Jakarta – Sri Lanka menunda pembayaran utang luar negeri, obligasi, dan pinjaman antar-pemerintah. Penundaan ini akan terus dilakukan sambil menunggu penyelesaian program restrukturisasi pinjaman IMF untuk menangani krisis ekonomi negaranya.
Selama beberapa bulan terakhir warga Sri Lanka kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan, hingga listrik. Listrik terus dipadamkan setiap hari oleh otoritas setempat.
Sri Lanka disebut berada di ambang kebangkrutan, karena memiliki utang luar negeri sebanyak 25 miliar dollar. Dari jumlah tersebut, hampir 7 miliar dollar jatuh tempo pada tahun ini. Sementara itucadangan devisa negara juga semakin menipis.
Seperti dilansir dari NPR, Menteri Keuangan Sri Lanka menyatakan bahwa negaranya memiliki catatan pembayaran utang luar negeri yang baik dan tidak memiliki catatan buruk sejak merdeka pada tahun 1948. Permasalahan ekonomi pada Sri Lanka baru terjadi akibat pandemi COVID-19 dan dampak permasalahan di Ukraina.
IMF menilai bahwa utang luar negeri Sri Lanka sudah cukup parah dan akan sulit dibayar. Selain itu Sri Lanka juga dikabarkan meminta bantuan pada negara India dan Cina untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Lanka mengatakan bahwa pemerintah negaranya terus melakukan diskusi dengan IMF secepat mungkin untuk merumuskan dan menyajikan solusi demi memulihkan ekonomi negaranya agar dapat melunaskan utang luar negeri.
Selain itu sekitar kantor Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa masih dipenuhi oleh para pengunjuk rasa. Mereka menuntut presiden Gotabaya untuk mengundurkan diri. Para demonstran merasa bahwa Presiden Gotabaya lah yang bertanggung jawab pada terjadinya krisis ekonomi ini.
Kemarahan yang ditunjukkan pengunjuk rasa juga sudah diekspresikan selama berminggu-minggu kepada keluarga Presiden Gotabaya Rajapaksa yang telah berkuasa selama hampir dua dekade.
Kritikus menuduh keluarga tersebut melakukan banyak hutang untuk membiayai proyek yang tidak menghasilkan uang, salah satunya adalah pelabuhan yang dibangun dengan utang kepada negara Cina.
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa yang merupakan mantan presiden dan kakak dari presiden Sri Lanka saat ini melakukan pidato pada hari Senin malam untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah sedang berupaya menangani krisis keuangan yang terjadi dengan program mereka.
