Jakarta -Seorang pejabat Israel menuai kecaman pada Selasa karena mengatakan bahwa jika dia bisa menekan tombol untuk membuat semua orang Palestina menghilang, dia akan melakukannya.
“Jika ada tombol yang dapat Anda tekan yang membuat semua orang Palestina menghilang, yang akan mengirim mereka ke kereta ekspres ke Swiss — semoga mereka menjalani kehidupan yang luar biasa di sana, saya berharap yang terbaik bagi mereka di dunia — saya akan menekan tombol itu,” ucap Wakil Menteri Agama Matan Kahana dalam pernyataan yang dikutip Badan Penyiaran Israel.
“[Tapi] tidak ada tombol seperti itu, tampaknya kita ditakdirkan untuk ada di sini [bersama] di tanah ini dalam beberapa bentuk,” ujar dia saat berbicara kepada pelajar di sebuah sekolah menengah di pemukiman ilegal Yahudi Efrat di daerah pendudukan Tepi Barat.
“Ada yang berpikir jika kita kembali ke perbatasan 1967, akan ada dua negara bagian di sini yang akan hidup damai satu sama lain. Saya pikir itu omong kosong,” tuturnya.
Kahana kemudian mentweet bahwa populasi Yahudi dan Palestina, “harus bekerja untuk hidup berdampingan.” “Koalisi kami adalah langkah berani menuju tujuan ini dalam diskusi yang lebih besar ini, beberapa pernyataan saya diucapkan dengan buruk,” tambahnya.
Namun pernyataannya mendapat kecaman dari anggota Knesset Arab Ahmad Tibi, yang menulis di Twitter. “[Jika] ada tombol yang mengeluarkan Anda dari pemerintah dan Knesset; saya akan segera menekannya.”
Sementara Michal Rozin, seorang anggota parlemen dalam koalisi dengan partai Meretz, mengatakan pernyataan itu “tidak dapat ditoleransi.”
Menurut Badan Penyiaran Israel, Kahana kemudian menelepon Tibi dan meminta maaf kepadanya atas pernyataannya.
Kahana adalah bagian dari partai nasionalis Yamina pimpinan Perdana Menteri Naftali Bennett yang berkoalisi dengan delapan partai ideologis yang beragam, termasuk untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, dengan sebuah faksi Islamis Palestina.
Ancaman pemindahan paksa adalah subjek sensitif bagi warga Palestina, yang dalam perang di sekitar pembentukan Israel pada 1948 terpaksa melarikan diri meninggalkan rumah mereka. Pemindahan paksa kedua terjadi selama perang Timur Tengah pada 1967.
Sejak itu, beberapa politisi ekstrimis kanan di Israel telah menggunakan ancaman pemindahan paksa terhadap warga Palestina Israel, yang secara hukum setara dengan orang Israel Yahudi tetapi menghadapi diskriminasi.
