MEUREUDU – Dianggap permasalahan klasik hingga bertahun-tahun belum ada kejelasan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Pidie Jaya Minta Pemerintah Daerah Pidie Jaya Serius menuntaskan masalah transparansi data pelanggan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU).
Hal tersebut dikatakan Fraksi PAN-PKB dalam Pendapat akhir fraksi, di gedung DPRK Pidie Jaya yang dibacakan oleh H. Heri Ahmadi S.Si.
Fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah kabupaten Pidie Jaya agar serius dalam menuntaskan permasalahan terkait transparansi data pelanggan PLN di Pidie Jaya dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) Karena ini menjadi permasalahan yang sudah bertahun-tahun belum diselesaikan
“Seolah-olah kita membiarkan persoalan ini terjadi padahal tiap tahun menutupi kekurangan-kekurangan sebanyak Rp 5 miliar,” kata Heri Ahmadi S.Si.
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PENAS, yang dibacakan oleh Munawar, Fraksi PENAS menaruh perhatian yang sangat Serius terhadap pajak penerangan jalan yang dibebankan oleh PLN.
“Kami mengharapkan kepada pemerintah agar lebih tegas terhadap PLN tentang jumlah pelanggan PLN di kabupaten Pidie Jaya selalu mengalokasikan anggaran sebesar 5 milar lebih. Sedangkan data pelanggan PLN tidak akurat dan terkesan tidak transparan,” ucap Munawar.
Sementara Wakil Bupati Pidie Jaya saat dihubungi Atjehwatch.com melalui handphone seluler enggan berkomentar hanya mengatakan, “Lebih jelas tanyak sama pak Diwarsyah yang membidangi terkait permasalahan tersebut.”
Saat dikonfirmasi kepada pihak BPKK tidak menjawab telepon dan pesan yang dikirim juga tidak dibalas hingga berita ini diturunkan.[Mul]
