BANDA ACEH – Wakil Ketua II DPRA, Hendra Budian tidak mempersoalkan jabatan Pj Gubernur Aceh berasal dari kalangan militer.
Menurutnya, yang penting ialah bagaimana Pj tersebut mampu membangun Aceh dan menciptakan kondisi aman di Tanah Rencong.
“Tidak ada masalah soal itu, yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana bersama-sama kita bisa membangun Aceh ke arah yang lebih baik lagi,” kata Hendra Budian kepada wartawan, Rabu, 6 Juli 2022.
Pihaknya juga menyambut positif pelantikan Pj Gubernur Aceh Mayjen (purn) Achmad Marzuki di Gedung DPR Aceh sesuai permintaaan Kemendagri. Meskipun, kata dia tidak ada UU khusus yang mengharuskan Pj Gubernur harus dilantik di Aceh.
“Sebenarnya tidak ada ketentuan pelantikan PJ Gubernur melalui Paripurna Istimewa DPRA, UU Pemerintah Aceh hanya mengatur pelantikan Kepala Daerah defenitif saja. Oleh karena itu, kami menyambut gembira permintaan dari Menteri Dalam Negri ini, karena beliau menghormati dan menghargai kekhususan yang dimiliki Aceh,” ucapnya.
Seperti diketahui, pemimpin dari kalangan militer bukan hal yang baru di Aceh. Sebelumnya ada nama Mayjen (Purn) Soedarmo yang menjabat sebagai Plt Gubernur Aceh pada periode 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017.
Ia mengisi posisi tersebut setelah Zaini Abdullah cuti dari Gubernur Aceh karena mengikuti tahapan Pilkada Aceh 2017 lalu.
Sementara, Mayjen (Purn) Achmad Marzuki akan dilantik jadi Pj Gubernur Aceh besok Rabu, 6 Juli 2022. Ia dilantik langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.
