Banda Aceh – Di tengah hiruk pikuk kondisi keuangan kota Banda Aceh yang katany tengah minim, hal yang miris kembali dipertontonkan oleh Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq. Puluhan orang pejabat dalam lingkungan Pemko Banda Aceh ditugaskan dan dikirim ke Padang untuk mengikuti acara APEKSI selama 3 hari.
“Kita sebagai masyarakat kecewa, kenapa setiap bicara soal program kerakyatan sellu dialasankan anggaran daerah sedang minim, sementara Pj Walikota justru membawa atau mengirim sejumlah pejabat pemko untuk ikut rakernas Apeksi di Padang mulai 7 hingga 10 Agustus 2022. Ini menunjukkan Pj Walikota sedang bergelap-gelap dalam terang dengan rakyatnya,” ujar koordinator Gerakan Muda Keadilan Sejahtera (GMKS), M. Nauval Sulkhan, Minggu 7 Agustus 2022.
Menurut M. Nauval, keberangkatan ramai-ramai pejabat Pemko ke Padang dapat menjadi tolak ukur bahwa persoalan mendasar di Banda Aceh bukanlah minimnya anggaran, namun tak adanya kebijakn kongkret pimpinan untuk persoalan kerakyatan.
“Sungguh memilukan, di tengah kondisi keuangan daerah yang katanya sedang minim, pejabat malah beramai-ramai ke Padang. Ini sungguh kebijakan Pj Walikota yang sangat melukai hati rakyat kecil di Banda Aceh,” katanya.
Perlu diingat, lanjutnya, setiap kebijakan yang melukai hati rakyat tidak hanya akan merusak citra Pj walikota tapi juga merusak nama baik pemerintah pusat sebagai pemberi mandat.
“Kami minta kepada Pj Walikota untuk lebih maksimal membantu rakyat kecil ketimbang menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan keluar daerah. Jangan sampai urusan rakyat selalu tak ada anggaran, urusan pejabat keluar daerah selalu dibenarkan,” tegasnya.
Pihaknya juga merasa heran kenapa seorang Pj Kepala Daerah mempertontonkan kebijakan yang tak senonoh itu di tengah macetnya program pemerintah untuk rakyatnya.
“Sudahlah, Pak Pj Walikota jangan terus menerus memancing kemarahan rakyat. Lakukan kebijakan yang benar agar berhasil merebut hati rakyat. Perlu diingat Pj Walikota itu perpanjangan tangan pemerintah pusat, jika seorang Pj kepala daerah mengutamakan keinginan pejabat ketimbang persoalan rakyat, maka akan membangun presepsi publik bahwa pemerintah ousat telah gagal mengirim perpanjangan tangan untuk mengurus rakyat. Semoga saja tak ada dusta antara Pj Walikota dengan rakyat Banda Aceh,” sebutnya.
Pihaknya juga mengatakan, bahwa masyarakat akan menagih output dan outcome keberangkatan para pejabat Pemko ke Sumatera Barat.
“Nanti kita lihat sejauh mana output dari keberangkatan itu kepada rakyat, jika tidak ada maka jelaslah sudah bahwa Pj Walikota tidak pro rakyat dan hanya mengutamakan keinginan segelintir pejabat untjk jalan-jalan ke luar daerah,” jelasnya.
Selain itu, dia menyebutkan, jika Pj Walikota bijaksana, maka yang menjadi fokus saat ini seharusnya adalah bagaimana mengoptimkan PAD untuk kesejahteraan rakyat.
“Seharusnya yang harus diutamakan itu meningkatkan PAD agar program-program kerakyatan dapat terwujud, bukan mengirim pejabat ramai-ramai ke padang yang justru menyedot keuangan daerah. Seharusnya utamakan dulu yang untuk kesejahteraan rakyat,” katanya mengaku sangat kecewa dengan sikap Pj Walikota Banda Aceh.an,” tutupnya.
