Banda Aceh – Banyaknya Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tidak dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses pelaksanaan program pembangunan di Banda Aceh.
“Ironisnya, hingga memasuki akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2022 sangat banyak program-program pembangunan tidak bisa dijalankan karena Pemko melalui BPKK Banda Aceh tidak menerbitkan SPD tersebut. Sehingga jika tidak segera dilaksanakan maka akan berpengaruh kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemko, karena lagi-lagi yang dirugikan dari persoalan terhambatnya program pembangunan itu adalah masyarakat,” ujar Gerakan Nasional Pemuda Kota (GNPK) Banda Aceh Tomi Azrian kepada media, Kamis malam, 1 September 2022
Bahkan, mesjid-mesjid, balai-balai pengajian dan lain-lain yang semestinya sudah mulai dibangun juga terhambat pembangunannya, padahal proses tendernya sudah lama dilaksanakan. “Jika hal-hal seperti ini terhambat sungguh memilukan, padahal Pj Walikota selalu berpesan untuk memakmurkan mesjid. Tentunya rakyat yang telah lama menunggu pembangunan tersebut dapat dilakukan akan sangat kecewa,” katanya.
Seharusnya, Pemko Banda Aceh dapat menyegerakan SPD untuk berbagai program pembangunan yang memang sudah dilakukan tendernya sehingga nanti tidak dilaksanakan dalam kondisi kepepet. ” Waktu jalan terus, program masih tidak bisa dijalankan, hanya karena persoalan SPD yang tidak dikeluarkan, ini tentu akan berimplikasi merugikan masyarakat termasuk pengusaha lokal Banda Aceh. Apakah Pj Walikota masih belum selesai hitung-hitung anggarannya, jika belum nanti masyarakat mungkin perlu ke pendopo antarkan kalkulator agar hitung-hitungnya lebih cepat, dan SPD kegiatan atau program tak dihambat-hambat. Inikan merugikan pengusaha dan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, Pj Walikota Banda Aceh saat ini kurang kreatif dalam meningkatkan PAD dan lebih jago pangkas-pangkas dan hambat program pembangunan. “Kondisi Banda Aceh sudah kembali normal dan pulih, seharusnya PAD dapat dioptimalkan. Kalau hanya tahan-tahan program dan pangkas-pangkas program, rugikan dikirim jauh-jauh dari Jakarta untuk memimpin Banda Aceh sementara tak mampu memberi solusi kongkret, terutama persoalan peningkatan PAD untuk meningkatkan stabilitas keuangan daerah,”jelasnya.
Dia mengatakan, jika program-program pembangunan terus dihambat, maka hal tersebut akan berpengaruh kepada perputaran uang dimasyarakat, sehingga akan berimplikasi kepada sektor ekonomi rakyat.
“Rugikan banyak orang-orang hebat di lingkaran Pj Walikota jika solusinya hanya tunda-tunda pembangunan dan pangkas-pangkas kegiatan. Endingnya justru perputaran uang di masyarakat minim, ekonomi melemah dan bahkan dampaknya bisa membuat inflasi meningkat. Bisa-bisa saja hal ini malah berujung Pj Walikota memalukan nama baik mendagri sebagai pemberi mandat di mata masyarakat, karena Pj Walikota yang notabenenya birokrat ulung dari mendagri malah tak punya solusi kongkret dan terkesan bergerak lambat. Justru, mirisnya terkesan hanya bisa pangkas-pangkas program pembangunan dan tahan-tahan SPD agar program pembangunan itu terhambat, tentunya ini bukan solusi yang bijak,” katanya.
GNPK menilai, Pj Walikota sudah merumuskan dan mengambil langkah-langkah solutif, sehingga pembangunan dapat segera dilanjutkan, PAD dapat ditingkatkan.
“Apakah Pj Walikota baru akan melanjutkan pembangunan di akhir tahun sehingga kualitas program pembangunan tidak maksimal. Sungguh disayangkan jika pembangunan terhambat karena SPD setiap program pemerintah tidak dikeluarkan oleh BPKK, hal ini perlu ditindaklanjuti segera untuk kelanjutan program pembangunan demi mengembalikan marwah Pemko di mata rakyatnya,” tutupnya.
