Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomentar soal kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian menteri di kabinet. Jokowi tidak membantah ketika ditanya media soal apakah ada rencana reshuffle usai Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan calon presiden.
“Rencana selalu ada,” kata Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.
“Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata mantan Wali Kota Solo ini. Walau demikian, Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa.
Pada 3 Oktober, NasDem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Berbagai reaksi muncul setelahnya.
Pada 10 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan atau PDIP Hasto Kristyanto mengkritik langsung NasDem. PDIP, kata dia, tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain untuk mencalonkan siapapun.
“Hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi – Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik,” kata Hasto di kampus UGM Yogyakarta.
Di hari yang sama, sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi tiba-tiba berkumpul dan memprotes dukungan NasDem terhadap Anies. Mereka berkumpul dan membuat surat terbuka untuk Jokowi di N Hotel, yang hanya berjarak beberapa meter saja di depan Kompleks Istana Kepresidenan.
“Saudara Anies Baswedan adalah salah satu figur yang diketahui publik sangat kental dengan politik identitas,” kata Fredi Moses Ulemlem, advokat yang juga salah satu relawan yang hadir saat membacakan surat terbuka, Senin, 10 Oktober 2022.
Sejumlah pihak menuntut Jokowi agar mencopot partai dari NasDem di kabinet. Ada tiga menteri dari NasDem yaitu Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pada 11 Oktober, Johnny tidak mau menanggapi serius adanya gerakan relawan yang meminta Jokowi mencopot menteri NasDem.
“Mari kita urus hal-hal yang substantif, bukan hal yang remeh temeh, yang substantif. Itu apa? Yang seuai Undang-Undang, yang menjaga demokrasi kita yang berkualtias, yang mengikuti semua tahapan-tahapan,” ujar Johnny saat ditemui di Istana Kepresidenan.
