Jakarta – Pemerintah rezim Kim Jong Un memaksa warga Korea Utara mengganti nama menggunakan unsur seperti militeristik dan sosialis demi menjunjung ideologi negara itu.
Diberitakan Radio Free Asia, seorang warga mengatakan otoritas Korut baru-baru ini meminta warga yang memiliki akhiran vokal lembut untuk diubah menjadi lebih ideologis.
Tak cuma itu, nama anak-anak juga diminta diubah jika dinilai tak cukup “revolusioner”.
“Perintah otoritas kehakiman untuk segera mengganti nama anti-sosialis sudah ditegaskan di setiap rapat warga sejak Oktober,” kata penduduk Hamgyong Utara yang tak ingin disebut namanya kepada Radio Free Asia.
“Mulai bulan lalu, pemberitahuan terus-menerus dikeluarkan pada pertemuan warga unit jaga lingkungan untuk mengubah semua nama tanpa konsonan akhir,” ujar dia melanjutkan.
Dia mengatakan bagi warga yang tidak memiliki konsonan akhir, diberikan waktu hingga akhir tahun untuk menambahkan “makna politis” pada untaian nama mereka guna “memenuhi standar revolusioner”.
Sumber lain juga mengatakan bahwa dalam pertemuan dan pemberitahuan publik, pejabat Korut telah menginstruksikan orang dewasa dan anak-anak untuk mengubah nama mereka jika dianggap terlalu lembut dan sederhana.
Mereka yang tidak memiliki konsonan akhir juga diminta mengubah nama karena dianggap “anti-sosialis”.
Perintah ubah nama ini dikeluarkan setelah Korut mendapati banyak warga yang menggunakan nama-nama lembut seperti yang ada di Korea Selatan selaku musuh bebuyutannya.
Pemerintah menilai nama-nama semacam itu menunjukkan sikap anti-sosialis.
Otoritas bahkan tak segan mendenda siapa pun yang tidak menggunakan nama dengan makna politis.
“Pihak berwenang mengkritik beberapa generasi keluarga karena tak ragu menamai anak-anak mereka dengan campuran nama China, Jepang, dan Korea Selatan ketimbang Korea Utara,” ujar sumber kedua.
Meski begitu, belum diketahui apakah pemerintah benar-benar serius untuk memberikan denda kepada warga yang ogah ganti nama.
Aturan ini sendiri banyak ditentang oleh para orang tua. Mereka dengan sinis mempertanyakan apakah mereka mesti menggunakan nama kuno seperti Yong Chol, Man Bok, atau Sun Hui untuk tinggal di Korut.
Warga menilai perintah tersebut adalah bukti “tirani otoritas yang memaksakan kolektivisme”.
Mereka tak habis pikir lantaran tak diberi kebebasan untuk sekadar menamai dirinya sendiri.
“[Apakah pihak berwenang akan memaksa orang tua menamai anak-anak mereka] demi mencerminkan era kelaparan dan penindasan saat ini?” ujar sumber lain.
“Bagaimana mungkin manusia tidak diizinkan untuk menamai dirinya sendiri? Apakah kita sebenarnya bagian dari perangkat mekanis dan ternak?” ucap sumber kedua.
Di masa lalu, warga Korea Utara memang didesak untuk memberi nama patriotik kepada anak-anak mereka dengan makna ideologis bahkan militeristik, seperti Chung Sim (kesetiaan), Chong Il (senjata), Pok Il (bom), atau Ui Song (satelit).
Namun dalam beberapa tahun terakhir, warga mulai menamakan anak-anak mereka dengan lebih lembut dan lebih mudah diucapkan, seperti A Ri (orang tersayang), So Ra (cangkang keong), dan Su Mi (super cantik).
Nama-nama itu dibuat dengan mengikuti tren nama-nama dengan akhir vokal lembut seperti di Korea Selatan.
Pemerintah Korut pun tak terima lantaran nama-nama seperti di Korsel dinilai menunjukkan sikap anti-sosialis.
