Jakarta – Arab Saudi mendesak rezim Taliban di Afghanistan untuk membatalkan aturannya melarang perempuan bersekolah dan menempuh pendidikan tinggi di universitas.
Pemerintahan Raja Salman itu menganggap larangan perempuan untuk berkuliah sangat disesalkan dan membuat heran seluruh negara Islam.
“Kementerian Luar Negeri mengutarakan keheranan dan kekecewaan Kerajaan Saudi terhadap keputusan pemerintah Afghanistan yang melarang hak perempuan mengenyam pendidikan di universitas dan menyerukan membatalkan keputusan itu,” bunyi pernyataan Kemlu Saudi di Twitter pada Rabu (23/12).
“(Keputusan) itu membuat seluruh negara Islam heran dan bertentangan dengan kewajiban memberikan perempuan Afghanistan hak-hak mereka, terutama soal pendidikan.”
Menurut Saudi, mendukung perempuan mengenyam pendidikan berkontribusi pada keamanan, stabilitas, pembangunan, hingga kesejahteraan Afghanistan sendiri.
Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah rezim Taliban menangguhkan izin bagi perempuan Afghanistan untuk menempuh pendidikan di universitas. Larangan itu berlaku secepatnya dan sampai waktu yang ditentukan.
Pengumuman yang keluar pada Selasa (20/12) itu menuturkan keputusan tersebut dibuat melalui sebuah rapat kabinet dan akan segera berlaku.
Keputusan ini menjadikan hak perempuan di Afghanistan kembali terkungkung sejak Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani dan kembali menguasai negara Asia Selatan itu pada Agustus 2021.
Sejak berkuasa, Taliban kembali mewajibkan perempuan Afghanistan mengenakan niqab dan hijab. Anak perempuan juga dilarang mengenyam pendidikan SMA sejak Maret lalu.
Perempuan Afghanistan masih sempat diizinkan berkuliah dengan kelas terpisah dari mahasiswa laki-laki sebelum aturan terbaru ini berlaku.
Perempuan juga hanya boleh bekerja di bidang-bidang tertentu yang disepakati pemerintah.
Pada November, perempuan Afghanistan juga dilarang memasuki taman hiburan di Kabul karena pemerintah mengumumkan larangan bagi perempuan untuk dapat mengakses taman umum.
Taliban secara historis memang kerap memperlakukan perempuan sebagai warga negara kelas bawah dan sasaran kekerasan hingga pernikahan paksa saat memimpin Afghanistan pada 1996-2001.
Setelah merebut kembali kekuasaan di Afghanistan tahun lalu, Taliban berusaha memproyeksikan citra rezim yang lebih moderat demi mendapatkan dukungan internasional. Salah satu janji mereka ialah lebih menghormati HAM, termasuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Namun, kebijakan Taliban bertolak belakang dengan janji mereka itu. Taliban justru secara sistematis kembali menekan hak dan kebebasan warga, terutama perempuan Afghanistan.
