Perwakilan Ngadu ke Syech Fadhil
TAMIANG – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Tamiang resmi dirumahkan sejak awal Januari 2023.
Mayoritas dari mereka adalah yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Kemudian ada juga tenaga honorer yang selama ini aktif di berbagai instansi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) di Aceh Tamiang.
Hal ini disampaikan Ketua Forum Honorer PDPK,Bunyamin S. Sos. I, saat mengadu ke Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA.
“Di Aceh Tamiang ada 1.999 tenaga honorer PDPK yang berkerja di berbagai Instansi SKPK. Pada tahun 2023 ini, seluruh honorer PDPK dirumahkan, tanpa ada pemberitahuan. Padahal sesuai SE surat edaran Menpan RB, seharusnya sampai batas November 2023, namun kenapa di awal tahun ini sudah di rumahkan, dan diganti sistem outsourcing,” kata dia.
Pada diskusi tersebut di Cafe Corner, ketua forum honorer menyampaikan keluh kesah, unek-unek kawan-kawan ke Senator Aceh.
“Ribuan honorer PDPK, 1.999 orang akan dirumahkan, tidak bergaji lagi. Tidak berkerja di tahun 2023. Bagaimana mereka menafkahi Keluarga mereka, anak-anak dan istri mereka. Ini soal hajat hidup orang banyak Syekh,” kata dia.
“Di awal tahun ini, kami disuguhkan makanan pahit yang harus kami telan, untuk mencari kerja satu, ataupun dia bulan belum tentu bisa dapat kerja, sehingga ini memang menjadi permasalahan yang komplet.”
“Jika ini terjadi, tentu bakal menjadi banyak permasalahan baru lagi yang akan timbul. Ini soal sejengkal perut. Jika soal sejengkal perut, tentu efeknya sangat rawan. Bisa saja terjadinya, dan meningkatnya kriminalitas, angka pengangguran, angka perceraian, KDRT, Dan bisa-bisa saja bunuh diri, jika iman tidak kuat. Kami mohon kepada Syekh Fadhil Rahmi, untuk dapat menyuarakan kami semua ini Syekh. Ada 1.999 honorer PDPK di kabupaten Aceh Tamiang,” katanya lagi.
Sementara itu, terkait hal ini, Syech Fadhil mengaku sangat mengerti dengan kegelisahan para honorer di Aceh Tamiang.
Namun, kata dia, kebijakan tersebut merupakan pemerintah kabupaten.
“Ini lebih ke kebijakan kabupaten. Sebab contoh Pemkab Aceh Besar, memperpanjang kontrak honorer ini dengan pembiayaan APBK. Kabupaten Bireuen juga sama. Namun apa yang disampaikan forum honorer ini akan coba kita sampaikan ke pemegang kebijakan di Tamiang,” kata dia.
“Inikan pj bupati baru. Kita coba komunikasikan nantinya,” ujar sahabat UAS di Aceh ini lagi.
Syech Fadhil juga berharap para honorer ini menjalin komunikasi yang baik dengan Pj bupati dan DPRK Tamiang.
“Karena ini lebih bersifat kebijakan daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga sedang membuka rekrutmen P3K di seluruh Indonesia. Maksud dibukanya P3K ini agar para honorer yang sebelum ada yang bergaji minim dan di bawah standar, dapat lebih terperhatikan, kesejahteraannya” kata Syech Fadhil.
