Jakarta – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Syaikhul Islam Ali mengkritik kinerja Laksana yang tak memuaskan. Menurutnya, Laksana justru tak profesional dan terus membuat kontroversi.
“Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Ali dalam keterangannya, Rabu (1/2).
Menurutnya, kerja-kerja lembaga itu masih rancu di lapangan. Terutama soal otoritas kewenangan hingga skema penggabungan lembaga itu dengan Kemenristek.
Ali menilai perlu ada upaya cepat untuk menyelamatkan BRIN, salah satunya dengan mengganti Laksana. Ia ingin Laksana diganti dengan sosok yang memiliki kapasitas dan profesionalitas.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai Laksana gagal dalam mengkonsolidasikan baik lembaga, SDM, maupun anggaran BRIN. Menurutnya, selama kepemimpinan Laksana, muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.
“Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja,” kata Mulyanto.
Dia pun menyinggung salah satu kejadian yang sempat menghebohkan masyarakat yang menurutnya disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN yakni terkait prediksi banjir besar di wilayah Jabodetabek khususnya Tangerang dan Banten akibat curah hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022.
“Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu,” ujarnya.
Mulyanto mengaku tak heran apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, pun dengan Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM.
“Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp6 sampai Rp7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun mengancam untuk melaporkan Laksana terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di BRIN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menilai Laksana telah banyak melakukan penyalahgunaan anggaran untuk beberapa program di BRIN.
“Bapak terlalu banyak memakan sendiri. Nanti Bapak kena nanti, kalau ada yang jahat kami ya, kami dorong, kami demo Bapak depan KPK, Bapak masuk. Rezim ini oke lah bapak bertahan, rezim ke depan belum tentu,” ucap Rudi sambil menudingkan tangannya, Senin (31/1).
Rudi semula mempertanyakan penggunaan anggaran oleh BRIN yang dinilai tak masuk akal. Dia salah satunya menyoroti alokasi anggaran untuk kegiatan bagi pimpinan dan anggota Komisi VII dengan rincian 25 kegiatan hingga Agustus 2023 mendatang.
Rudi lantas mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak layak dan tumpang tindih dengan kegiatan di Komisi VII. Selain itu, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan Sekretariat Jenderal DPR. Dia menilai kegiatan tersebut yang dilakukan BRIN tumpang tindih.
“Kalau diperiksa sama BPK ini tumpang tindih Pak. Harusnya pak, Bapak buat semacam EO. Bapak lelangkan itu ke pihak ketiga. Kemudian serahkan ke anggota, Bapak mau ambil itu dari Rp100-200 juta diambil separuhnya, separuhnya serahkan lagi EO anggota itu klir,” katanya.
“Ini kan Bapak manipulasi sama anggota di bawah. Bapak tulis-tulis pengadaan ini itu, anggaran Rp300 juta. Ini dugaan saya namanya manipulasi dan korupsi,” tambah Rudi.
Komisi VII DPR sebelumnya mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Desakan itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai NasDem pada Senin (30/1).
Komisi VII DPR juga merekomendasikan agar dilakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh BPK. Sementara itu, Laksana Tri Handoko enggan menanggapi desakan mundur dari Komisi VII DPR.
“Saya enggak ada tanggapan kalau mengenai itu, entar aja,” ujar Handoko di kantor BRIN Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (31/1).
Keterangan tersebut diberikan Handoko usai dirinya merampungkan rapat di kantornya pada pukul 18.50 WIB. Handoko saat itu juga tidak menjelaskan rapat apa yang tengah dibahas olehnya.
