BANDA ACEH – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bekerjasama dengan Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (PRKP USK), lewat sebuah kajian telah mengidentifikasi bidang-bidang utama untuk perbaikan di sektor perikanan tangkap di Aceh.
Laporan kajian ini merekomendasikan sektor-sektor perikanan tangkap apa saja yang memiliki kelayakan bisnis yang baik, sehingga feasible untuk ditawarkan kepada investor. Hasil kajian ini dipaparkan pada acara Lokakarya Pra-Diseminasi Kajian Kelautan dan Perikanan Aceh: Potensi, Optimalisasi, dan Peluang Investasi, Selasa-Rabu, 7-8 Februari 2023 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh.
Kajian tersebut dinilai penting untuk mendorong perkembangan industri perikanan dan dampaknya pada pengurangan laju inflasi. Studi ini dilakukan oleh tim ahli dari PRKP USK yang terdiri dari dosen serta peneliti pada Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK.
“Dengan menangani bidang-bidang utama ini, kami percaya bahwa kami dapat menciptakan industri perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pemangku kepentingan. Harapannya hasil kajian ini dapat dijadikan referensi bagi investor untuk melakukan investasi di Aceh,” kata Ketua Tim Peneliti USK, Haekal A. Haridhi.
Dalam hasil kajian tersebut, ditemukan masalah serta didiskusikan solusinya pada industri perikanan tangkap di Aceh, termasuk praktik penangkapan ikan, penyimpanan dan distribusi, serta aspek pemasarannya dengan menghadirkan peserta yang terdiri dari pengambil kebijakan, akademisi, pelaku usaha perikanan, serta Lembaga Adat Panglima Laot.
“Studi ini menemukan bahwa memodernisasi teknik penangkapan ikan, meningkatkan fasilitas penyimpanan dan distribusi, serta memperluas pemasaran dan distribusi produk ikan, merupakan kunci untuk mendorong industri dan mengurangi inflasi,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P menyampaikan, studi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi untuk mengembangkan industri perikanan.
“Studi ini memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintah Aceh dan industri perikanan untuk bekerja sama baik dari komponen regulator, akademisi dan praktisi, dalam merevitalisasi aspek yang perlu ditingkatkan pada Industri perikanan tangkap,” sebutnya.
Ia memjabarkan, studi tersebut menganalisa gap yang ada, serta solusi yang diidentifikasi untuk mengisi gap tersebut. Responden terdiri dari regulator terutama Bappeda dan Dinas Kelautan perikanan, pengelola pelabuhan perikanan serta para pelaku industri di masing-masing kabupaten/kota. Studi ini juga dilengkapi dengan feasibility study untuk jenis usaha yang dianggap fseaibel seperti usaha docking, cold storage, pengangkutan berpendingin dan lain-lain.
“Temuan studi ini akan digunakan untuk memandu kebijakan pemerintah dan investasi industri, dengan tujuan menciptakan sektor perikanan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” beber Rony.
