Jakarta – Polisi Swedia akhirnya melarang aksi membakar Al Quran dalam demonstrasi usai Stockholm dikecam, lantaran membiarkan politikus sayap kanan Rasmus Paludan melakukan aksi provokatif itu pada Januari lalu.
Sejumlah pihak sempat meminta izin kepada polisi untuk kembali menggelar demo di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm dalam waktu dekat. Kepolisian nasional Swedia kemudian berdiskusi dengan Polisi Keamanan terkait aksi tersebut. Hasilnya, mereka melarang unjuk rasa semacam itu.
“Perkumpulan (demo) semacam itu dinilai bisa menyebabkan gangguan serius terhadap keamanan nasional,” demikian pernyataan resmi polisi Swedia, seperti dikutip Russia Today, Rabu (8/2).
Polisi Keamanan Swedia mencatat ancaman terorisme meningkat usai Paludan membakar Al Quran pada bulan lalu.
Selain meningkatkan ancaman teror, aksi Paludan juga semakin mempersulit posisi Swedia dan Finlandia yang sedang mengajukan diri bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO).
Swedia sempat panen protes usai membiarkan Paludan membakar Al Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm pada 23 Januari lalu.
Aksi ini bersamaan dengan sejumlah orang yang memprotes keinginan Turki agar Swedia merepatriasi anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) ke negaranya.
Saat Paludan melancarkan aksinya, polisi terlihat memantau. Namun, mereka tak banyak berbuat.
Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom bahkan sempat mengatakan aksi semacam itu bagian kebebasan berekspresi di negaranya.
Tindakan Paludan berdampak buruk terhadap upaya Swedia menjadi anggota NATO. Sebelum ada aksi pembakaran Al Quran, posisi Swedia bersama Finlandia sudah sulit lantaran Turki ogah memberi restu jika kedua negara nordik itu tidak melakukan sejumlah syarat yang diajukan Ankara.
Salah satu syaratnya yakni Swedia dan Finlandia harus merepatriasi ratusan aktivis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Ankara organisasi teroris. Turki pun semakin ogah memberi restu kepada Swedia untuk masuk NATO setelah insiden pembakaran Al Quran.
Sementara itu, untuk bisa menjadi bagian dari NATO para calon anggota harus mengantongi restu dari seluruh anggota, termasuk Turki. Sementara itu, anggota juga punya hak untuk memberi atau menolak calon.
