Jakarta – Rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) bergulir selama beberapa hari terakhir.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkap rencana pembangunan kekuatan militer tiap wilayah. Rancangannya, tiap provinsi memiliki Kodam, tiap kabupaten ada Komando Distrik Militer (Kodim) dan tiap kecamatan terdapat Komando Rayon Militer (Koramil).
Tak hanya membangun kekuatan militer, rencana ini juga muncul setelah dirinya tahu ada beberapa wilayah yang absen pengamanan TNI. Kalimantan, misal, memiliki kabupaten yang kaya sumber daya alam tapi pengamanan nihil.
“Bayangkan luas seperti ini, kaya seperti itu, tentaranya enggak ada. Bagaimana bila ada yang mengambil harta kekayaan kita?” ungkap Prabowo saat memberikan arahan di depan anggota Babinsa Kodam I Bukit Barisan di Medan, Sumut, Jumat (27/1).
Berikut situasi perkembangan rencana penambahan Kodam di provinsi.
KSAD Dudung Abdurachman mengusulkan penambahan Kodam yang semula ‘hanya’ 15 menjadi 38 atau sesuai jumlah provinsi di Indonesia.
“Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada Kodam,” kata Dudung usai Rapim TNI AD di Mabes AD, Jumat (10/2).
Ia mengklaim, usul ini sudah ditindaklanjuti ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dari Kemhan, lanjutnya, dilanjutkan ke Menpan-RB dan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran.
Menurutnya, usulan bisa direalisasikan tahun ini sebab secara teknis tidak sulit. Namun untuk penambahan Kodam di Papua, proses akan dilakukan bertahap terutama jika dikaitkan dengan Daerah Otonom Baru (DOB).
Meski rencana akan menambah Kodam hingga jumlahnya sebanyak provinsi di Indonesia, TNI baru akan mewujudkan tambahan satu Kodam. Namun tidak disebutkan pasti provinsi di mana Kodam baru berada.
Kapuspen TNI Laksda Kisdiyanto menyebut pembentukan Kodam atas arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
“Sesuai keterangan Panglima, sementara satu Kodam dulu yang akan dibentuk,” kata Kisdiyanto pada CNNIndonesia.com, Sabtu (11/2).
Prabowo singgung Polda di tiap provinsi
Kalau tiap provinsi ada Polda, kenapa tidak dengan Kodam? Menhan Prabowo Subianto menyinggung keberadaan Polda di tiap provinsi. Dia menginginkan hal serupa pada Kodam.
“Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer). Itu rencana kita,” kata Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2).
Rencana ini, kata dia, sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang dianut Indonesia.
Pengamat sebut harus ada urgensi
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut perlu ada isu urgensi atau kegentingan yang jadi perhatian utama.
Kalau tiap provinsi ada Polda, kenapa tidak dengan Kodam? Khairul mengatakan membandingkan posisi Kodam dengan Polda itu tidak tepat. Posisi Polri saat ini setara dengan organisasi TNI bukan dengan matra sebagaimana ketika Polri masih berada di bawah ABRI.
Kemudian, keberadaan Polda di tiap provinsi punya basis argumen dan urgensinya sendiri. Keduanya tak bisa disamaratakan.
Penambahan Kodam di tiap provinsi, lanjutnya, kurang sejalan dengan rencana pemantapan fungsi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan merupakan representasi interoperabilitas TNI. Khairul menilai satuan teritorial itu soal efektivitas pelaksanaan tugas, bukan sekadar soal penyelarasan dengan wilayah administrasi pemda.
Selanjutnya, penambahan Kodam bakal memunculkan pertanyaan soal satuan teritorial matra lain misal, apa Kodamar TNI AL dan Kodau TN AU bakal dikembangkan mengacu pada administrasi pemda?
Apa tetap mengacu pada proyeksi ancaman atau potensi gangguan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia?
Menurut Khairul, kalau soal penyelarasan dengan pemda, justru lebih relevan membentuk organisasi perpanjangan tangan atau pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dan Mabes TNI di daerah.
“Bukan sekadar satuan teritorial TNI AD,” kata Khairul.
