JANTHO – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Teten Masduki, didampingi Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, meresmikan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan, di Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Minggu (14/5/2023).
Peresmian SPBU Nelayan, ditandai dengan pengguntingan pita secara bersama oleh Menkop UKM dan Penjabat Gubernur Aceh serta Peusijuek yang dilakukan oleh Tgk Malikul Imam Meunasah Gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
Menkop UKM bersama Penjabat Gubernur juga melayani penjualan perdana di SPBUN Mon Ikeun kepada nelayan. Teten Masduki menjelaskan, jika seluruh Gampong Nelayan memiliki SPBUN, maka biaya operasional para nelayan bisa ditekan. Dengan demikian, pendapatan nelayan akan semakin meningkat. “Pendirian SPBUN hanya membutuhkan dana sebesar Rp250 juta. Jika setiap gampong nelayan memiliki SPBUN, maka akan semakin memudahkan para nelayan mendapatkan BBM dengan harga murah, sehingga bisa memberi nilai tambah bagi para nelayan,” kata Teten.
Menkop menjelaskan, selama ini 60 persen biaya operasional para nelayan itu dihabiskan untuk BBM karena mereka membeli secara eceran dengan harga yang tentu saja jauh lebih mahal dari harga SPBU. “Oleh karena itu, Kemenkop UKM mendorong kerjasama para nelayan dengan SPBU mini. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Himbara untuk pendirian SPBU mini bagi nelayan, yang bisa diajukan oleh koperasi-koperasi nelayan,” ujar Teten.
Saat ini, sambung Menkop UKM, optimisme Kemenkop UKM dan para pelaku UMkM juga bangkit, karena Presiden Jokowi memberi mandat kepada perbankan, untuk segera menyalurkan pembiayaan bagi nelayan dan UMKM sebesar 30 persen. “Harus diakui, bahwa Indonesia berutang kepada para pelaku UMKM, karena 90 persen lapangan kerja yang ada di tanah air kita disediakan oleh sektor ini. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa 80 persen pembiayaan perbankan justru mengalir ke industri besar. Untuk itu, kita tentu mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden,” kata Teten.
Oleh karena itu, Menkop UKM mengajak para pelaku UMKM untuk tertib administrasi dan mencatat pembukuan usaha dengan baik, karena ini menjadi syarat pengajuan pembiayaan di perbankan. “Banyak UMKM yang bagus dan sehat, namun karena lemah di administrasi dan pembukuan, maka perbankan kesulitan membantu pembiayaan. Dinas terkait tentu memiliki kewajiban untuk pendampingan, agar UMKM kita bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari perbankan dan benar-benar naik kelas,” imbuh Teten Masduki.
Sebelumnya, dalam arahannya pada Rakernas Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Menkop UKM menjelaskan, saat ini semua negara sedang fokus mengembangkan komoditi lokal untuk dipasarkan secara global dan memberi contoh sukses Norwegia dalam hal budidaya ikan salmon.
“Norwegia menjadikan budidaya salmon sebagai sumber pendapatan negaranya. Nah, kita punya potensi alam, potensi kelautan seperti tuna dan berbagai jenis ikan serta potensi kekayaan laut lainnya. Ini tentu menjadi sumberdaya ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia,” kata Menkop UKM.
“Dalam konteks Aceh, kita sudah punya nilam dan Kopi Gayo yang sudah menjadi produk yang dikenal dunia. Aceh, selain memiliki potensi budaya ikan tangkap juga memiliki budidaya rumput laut. Namun saat ini kita masih fokus pada ekspor rumput laut kering,” imbuh Teten Masduki.
Padahal, sambung Menkop UKM, Industri turunan dari rumput laut memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Nah, inilah yang saat ini terus dipacu, agar masyarakat nelayan mendapatkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.
Sementara itu, menanggapi keluhan nelayan terkait sejumlah kuala yang tidak bisa dilalui boat dan kapal nelayan karena terjadi pendangkalan, Penjabat Gubernur Aceh mengungkapkan saat ini pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi pendangkalan kuala-kuala di seluruh Aceh. “Terkait pengerukan kuala, saat ini kita sedang menunggu PP nya turun. Karena menurut saya, jika pengerukan kuala ditanggung oleh Pemkab, maka akan banyak anggaran daerah yang terserap untuk biaya pengerukan kuala ini. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu saya sudah menemui kementerian terkait untuk menanggung biaya pengerukan kuala ini. Jika PP sudah turun, maka pengerukan kuala bisa segera dilakukan,” kata Achmad Marzuki.
