Jakarta – Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengumumkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya setuju untuk “memastikan ratifikasi” permohonan Swedia bergabung dengan NATO.
“Menyelesaikan aksesi Swedia ke NATO adalah langkah bersejarah yang menguntungkan semua sekutu NATO. Ini membuat kita semua lebih kuat dan aman,” kata Stoltenberg usai pertemuannya dengan Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi NATO.
Meskipun upaya Swedia masuk NATO masih perlu disetujui oleh parlemen Turki, namun Erdogan memastikan akan mendorong ratifikasi itu ke parlemen.
Turki sebenarnya telah lama menolak ratifikasi aksesi Swedia ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara/NATO, karena menganggap Stockholm mendukung militan Kurdi PKK yang dianggap Ankara sebagai organisasi teroris.
Pada KTT NATO 2022 lalu di Madrid, Erdogan hanya merestui tawaran Finlandia masuk NATO, namun terus menolak mendukung tawaran keanggotaan Swedia dengan alasan masalah terorisme dan keamanan.
Namun di pertemuan puncak yang digelar di Lithuania tahun ini, Erdogan “luluh” dan menyetujui Swedia bergabung dengan NATO.
Apa yang membuat Erdogan luluh?
Swedia kini telah melakukan amandemen konstitusi yang secara signifikan memperluas kerja sama kontra-terorisme melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Dilansir Arab News, Swedia juga menegaskan kembali tidak akan memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Demokratik Kurdi (PYD) dan sayap bersenjatanya, Unit Perlindungan Rakyat (YPG), sebagai perpanjangan dari PKK.
Sebab Ankara berpendapat PYD/YPG memiliki hubungan ideologis, operasional, dan organisasional dengan PKK, yang terlibat dalam pemberontakan bersenjata selama puluhan tahun melawan Turki.
Turki juga berpedapat tujuan PYD/YPG untuk mendirikan wilayah Kurdi otonom di Suriah, akan mengancam keamanan nasional dan integritas teritorial.
Swedia juga menegaskan sikapnya untuk tidak memberi dukungan kepada The Fethullahist Terrorist Organization (FETO).
FETO merupakan entitas yang dianggap Turki sebagai jaringan klandestin pimpinan Fethullah Gullen. Organisasi itu dituduh mendalangi upaya kudeta yang gagal di Turki pada Juli 2016.
Erdogan kini menyatakan FETO menyusup ke berbagai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, militer dan pendidikan, dengan tujuan menggulingkan pemerintah.
Pemerintah Turki menganggap FETO sebagai organisasi teroris karena dugaan keterlibatannya dalam kegiatan ilegal, termasuk upaya kudeta, dan dianggap sebagai upaya merusak stabilitas dan institusi negara.
Terkait restu Erdogan, Swedia dan Turki sepakat bahwa kerja sama di bidang kontra-terorisme adalah upaya jangka panjang, yang akan terus berlanjut di luar aksesi Swedia ke NATO.
Sebagai “syarat”, Erdogan meminta agar Uni Eropa menghidupkan kembali tawaran keanggotaan untuk Turki yang sempat terhenti.
Swedia merespons dengan menyatakan akan secara aktif mendukung upaya menghidupkan kembali proses aksesi Turki ke Uni Eropa, termasuk modernisasi Uni Pabean UE-Turki dan aturan bebas visa.
Turki memang sejak lama berambisi menjadi anggota Uni Eropa. Ketertarikan ini sudah ada sejak tahun 1960-an.
Sejak itu, Turki telah melakukan upaya besar untuk menyelaraskan sistem politik, ekonomi dan sosialnya, dengan standar dan peraturan Uni Eropa.
