Jakarta – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mendesak negara-negara ASEAN bersatu memerangi krisis hak asasi manusia (HAM) yang masih membayangi kawasan.
Retno berujar tahun ini sudah memasuki 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, dalam pertemuan negara-negara ASEAN kali ini, ia ingin nilai-nilai yang tercantum dalam deklarasi kembali dikedepankan.
“Perbedaan kita seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan masalah HAM yang mendesak di wilayah kita sendiri,” kata Retno dalam pembukaan pertemuan antarmuka dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).
“Terlepas dari kerumitan di lapangan, ASEAN tidak boleh goyah. Kita harus terus memelihara kerjasama berdasarkan iktikad baik dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain,” lanjut Retno.
Retno berkata demikian usai Thailand menjadi perdebatan karena menggelar pertemuan yang mengundang menteri luar negeri ASEAN, termasuk junta Myanmar, pada Juni lalu.
Pertemuan itu dikritik karena dinilai merusak pendekatan ASEAN selama ini, yang berupaya bersatu menangani krisis Myanmar.
Pemerintah Thailand beralasan pertemuan tersebut merupakan “dialog informal” untuk mendukung upaya ASEAN mengakhiri kekerasan di Myanmar. Bangkok ingin mempercepat penyelesaian krisis, salah satunya lewat pertemuan semacam itu lantaran masalah Myanmar berdampak signifikan terhadap negaranya.
Sejak junta melancarkan kudeta berdarah pada 1 Februari 2021 lalu, negara-negara ASEAN sendiri memutuskan memboikot Myanmar.
Kendati begitu, suara ASEAN terbelah jika menyangkut isu Myanmar. Beberapa negara seperti Thailand diduga mendukung junta Myanmar agar tidak dikucilkan, sementara negara lainnya ingin langkah yang lebih tegas terhadap militer Myanmar.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Retno menerangkan bahwa krisis besar dan persaingan memperburuk tantangan hak asasi manusia secara global.
Oleh sebab itu, menurutnya, ASEAN mesti memberi contoh dan “memproyeksikan nilai-nilainya secara global dalam memprioritaskan keterlibatan yang konstruktif ketimbang saling tuding.”
“ASEAN juga mesti bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah di kawasan kita,” ucap Retno.
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) yang diselenggarakan pada 11-14 Juli di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat.
Pada hari ini, ada tiga pertemuan besar yang digelar, yakni pertemuan Komite Eksekutif Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ), pertemuan tatap muka dengan AICHR, dan pertemuan ke-56 AMM dalam format plenary session.
Pertemuan hari pertama ini diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, kecuali Myanmar. Pertemuan ini juga diikuti oleh Timor Leste, pertemuan perdana negara itu sejak bergabung dengan ASEAN pada November 2022.
Sejumlah menteri luar negeri negara mitra juga hadir dalam AMM/PMC, mulai dari menlu Amerika Serikat, Rusia, China, hingga Korea Selatan.
