Jakarta – Junta militer Myanmar mengusir diplomat utama Timor Leste usai Presiden Jose Ramos Horta bertemu dengan pemerintah tandingan anti-junta, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), di Dili pada Juli lalu.
Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta mengecam “tindakan tak bertanggung jawab” Timor Leste.
Junta juga meminta kuasa usaha negara Timor Lester di Yangon “meninggalkan” Myanmar “selambat-lambatnya pada 1 September 2023.”
“(Timor Leste) mendorong kelompok teroris untuk lebih lanjut melakukan pelanggaran mereka di Myanmar,” demikian menurut Kemlu versi junta pada Minggu (28/8), dikutip AFP.
Timor Leste sementara itu, mengutuk perintah pengusiran tersebut. Mereka juga menegaskan betapa penting mendukung semua upaya untuk mengembalikan tatanan demokrasi di Myanmar.
“[Kami mendesak junta] menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif terhadap krisis ini,” demikian menurut Timor Leste.
Perwakilan NUG yang tinggal di Republik Ceko, Linn Thant, juga mengutuk keputusan junta. Ia juga mengatakan tak ada pembenaran atas pengusiran diplomat Timor Leste itu.
Timor Leste akan menjadi anggota kesebelas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Namun pada awal Agustus ini, Perdana Menteri Xanana Gusmao mengatakan Timor Leste bisa mempertimbangkan kembali upayanya bergabung dengan ASEAN jika mereka gagal membujuk junta Myanmar mengakhiri konflik.
Blok ini juga disebut-sebut hanya mengalami sedikit kemajuan sejak militer melancarkan kudeta Myanmar pada 2021. Junta juga dianggap mengabaikan sebagian besar kesepakatan lima poin yang bertujuan mengakhiri kekerasan.
Kesepakatan lima poin itu merupakan konsensus dari hasil pertemuan khusus yang digelar ASEAN di Jakarta pada April 2021, dua bulan usai kudeta. Ketika itu, hampir seluruh kepala negara hadir, termasuk ketua junta Myanmar Min Aung Hlaing.
