Banda Aceh – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh memastikan bahwa 29 nelayan Aceh yang tertangkap otoritas Thailand karena melewati batas wilayah, berada dalam pemantauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Songkhla.
“Berdasarkan surat yang kita terima dari KJRI Songkhla, disampaikan bahwa mereka memantau nelayan Aceh di sana,” kata Kepala DKP Aceh Aliman di Banda Aceh, Kamis.
Sebelumnya, dua kapal pukat ikan dengan 29 orang nelayan asal Aceh tertangkap angkatan laut atau petugas penjaga pantai di Thailand karena diduga telah memasuki batas teritorial laut negara tersebut, Sabtu (26/8).
Para nelayan tersebut berasal dari wilayah Aceh Timur, mereka berangkat melaut pada Rabu (23/8) menggunakan KM Cahaya Putra dan KM Salsabila.
Aliman mengatakan, berdasarkan surat KJRI Songkhla Nomor B-00209/SONGKHLA/230829 yang diterimanya, disampaikan bahwa mereka telah mengunjungi nelayan Aceh sejak hari pertama ditangkap.
Sehingga, dapat dipastikan para ABK Aceh dalam keadaan sehat dan mendapat perlakuan yang layak dari otoritas Thailand.
“KJRI juga melakukan pendataan, dokumentasi hingga menyediakan penerjemah selama persidangan berlangsung,” ujarnya.
Di mana, Hakim Pengadilan Provinsi Phuket telah menjatuhkan putusan bersalah kepada 29 nelayan Aceh tersebut. Mereka didenda mulai 3.000 hingga 5.000 bath per ABK.
Kemudian, kata Aliman, sejauh ini pihak KJRI masih terus memantau perkembangan kasus melalui koordinasi dengan pejabat kepolisian Chalong sebagai penanggung jawab kasus.
KJRI Songkhla juga sudah berupaya menghubungi keluarga untuk menyampaikan kondisi baik ABK, serta pemilik kapal untuk dapat menebus para ABK dan kapal.
“Ini merupakan kasus nelayan pertama di KJRI Songkhla selama 2023. Selama penanganan kasus, KJRI Songkhla juga tidak henti memberikan bantuan logistik kepada nelayan Aceh itu,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Aliman mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KJRI Songkhla karena telah membantu.
“Kami Pemerintah Aceh berterima kasih atas atensi dari KJRI Songkhla yang telah membantu nelayan Aceh di sana. Kami harapkan advokasi terus dilakukan sampai mereka bebas dan kembali ke Tanah Air,” demikian Aliman.
