Oleh: Mulia Mardi
KEHADIRAN Jendral (Purn) Prabowo Subianto ke China atas undangan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping, 31 Maret 2024 lalu, lebih sebagai bentuk mempertahankan keberlangsungan kerjasama antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China yang merujuk dokumen Comprehensive Strategic Partnership antar kedua negera.
Presiden Xi Jinping yang diampingi Perdana Menteri Li Qiang bertemu resmi secara kenegeraan dengan Prabowo, secara khusus membicarakan isu-isu bilateral pertahanan dan perkembangan kemajuan antara kedua negara untuk kepetingan bersama.
Dalam diplomasi politik, kunjungan Prabowo merupakan momentum luar biasa, karena China melalui kementerian luar negeri China, mengumumkan secara luas kehadiran Prabowo dan rombongan. Hal ini merupakan wujud rekognisi atau pengakuan dari China bahwa Indonesia merupakan mitra strategis di kawasan.
Tentu saja, ramadan menjadi “spesial” bagi Prabowo yang memang seorang Muslim, sehingga pertemuan “khusus” itu membawa nuansa diplomasi Islami bagi kedua negara.
Dalam media video CNN Indonesia, terlihat jelas pertemuan antara para pejabat negara Indonesia dan China itu tampak jamuan dilakkan hingga berbuka puasa bersama. Bahkan dalam moment video instagram sekretaris pribadi Prabowo yaitu Agung Surahman tersebut sedang bersantai di meja makan didampingi pejabat antara kedua negera. Mereka terlihat menikmati makanan di meja bundar khas China. Ini berkaitan dengan ibadah puasa Prabowo Subianto dan rombongan yang dijamu “khusus” oleh pemerintah Republik Rakyat China sesuai dengan tata krama dan norma Islam serta politik sehat.
Hubungan bilateral Indonesia Tiongkok terjadi sangat signifikan selama pemerintahan Joko Widodo. Beberapa fakta penguat argument ini adalah intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok sudah mencapai 5 kali semenjak menjabat presiden. Peningkatan kerjasama ini dipastikan berlanjut pada pemerintah selanjutnya people to people connectivity dari government to government, baik dalam peningkatan pertahanan dan keamanan serta peningkatan sektor pendidikan, sektor pariwisata maupun industri.
Indonesia selama 10 tahun belakangan ini sudah menjalin hubungan sangat baik yang merupakan bagian penting China dalam politik yang disebut sebagai “community of common destiny”. Dalam kajian Jonathan Stromseth 2019, The Testing Ground: China’s Rising Influence in Southeast Asia and Regional Responses”, Indonesia dibedakan dengan Vietnam dalam merespon strategi China di kawasan. Vietnam dinilai berusaha mengimbangi pengaruh China dengan memperkuat hubungan dengan Amerika dan Jepang.
Belajar dari politisi Chian Zhou En Lai di era Soekarno, strategi China sudah sangat lama ingin bekerjasama dengan Indonesia, namun membangun kerjasama dengan Indonesia harus menciptakan identitas negera yang bersosial tinggi dengan rakyatnya sehingga mempengaruhi politik Indonesia lebih halus dengan keterlibatan politik China.
Identitas negara merupakan salah satu sangat penting dalam membangun hubungan internasional dengan negara lainnya. Begitu pun dengan china yang pada tempo lalu belum bersinergi dengan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan Pancasila dasar ideologi Negara Republik Indonesia. Seiring berkembanganya suatu bangsa dengan kemajuan Identitas bangsa, politik China mulai mengubah strategi dalam negeri demi mencari citra baik dari negera lainnya. Mengubah manajemen dalam membangun sinergi hingga mengatur menejemen dengan negera lainnya. Perubahan ini tidak lepas dari pemimpin Presiden RRC sekarang yaitu Xi Jinping yang fokus pada pembangunan Diplomate Managing. Progam ini akan berlangsung dengan project raksasa China Belt and Road Initiative yang melibatkan beberapa negara dengan kontrak kerjasama serta mengikuti norma yang berlaku.
Itu alasan perintah China kemudian harus membangun Diplomate Managing dengan beberapa negara, serta harus mempu belajar dengan berbagai sistem kenegeraan dari setiap negara yang berbeda aturan dan normal sosialnya. Diplomasi negera China menerapkan skill of managing international relations. Karena diplomasi China melibatkan beberapa negara lainnya sebagai manajemen hubungan antara dua negera didasari kegiatan pemerintah di dunia untuk mengikuti fungsi.
Itu sebabnya, kehadiran Prabowo atas undangan pemerintah China menunjukkan arah politik keberlanjutan yang berkesinambungan dengan politik Jokowi. Menteri pertahanan Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan dan keramahtamahan sebagai tuan rumah dalam kunjungan bersama Delegasi RI.
Menhan RI itu juga menyampaikan bahwa sebelumnya pertemuan dengan Presiden China dan Perdana Menteri China, telah menghasilkan diskusi yang sangat baik dan produktif antara Indonesia dan China.
Indonesia bersedia untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan dengan pihak China dan terus mempromosikan perkembangan hubungan antara angkatan bersenjata kedua negara. Menteri Pertahanan China Admiral Dong Jun juga menyampaikan militer China bersedia bekerja sama dengan militer Indonesia untuk mengkonsolidasikan kepercayaan strategis mereka, mempromosikan latihan dan pelatihan bersama, serta meningkatkan pertukaran personel untuk membawa kerjasama praktis mereka ke tingkat yang baru. Setidaknya dalam pertemuan pemerintah China dan Indonesia itu melibatkan 5 unsur diplomasi kenegaraan yang disampaikan Henry Fayol, yakni Planning, Organizing, Commanding/Actuating, Coordinating, dan Controling.
Dari uraian diatas jelas bahwa indonesia dan China membangun diplomasi dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh pejabat mewakili negera untuk mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing. Secara sederhana teori Hubungan Internasional yang begitu kompleks dapat dibagi pada 2 sistem aliran, yaitu sistem aliran Idealis dan Realis. Sistem aliran Idealis berpandangan bahwa Hubungan Internasional hendaknya dilaksanakan berdasar etika, moral luhur dan ajaran agama untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan aliran Realis berpandangan bahwa Hubungan Internasional pada dasarnya adalah adu kekuatan (power).
Prabowo Subianto melakukan sistem aliran realis yang mengandung unsur etika serta kepentingan kedua bangsa, yang juag terselip diplomasi islam untuk kepentingan Militer, Ekonomi, Iptek (Industri), Geografi, Sumber Daya Alam, Masyarakat, National Character (Karakter Nasional) dan Moral, kualitas pemerintah dan diplomasi.
Prabowo Subianto juga melakukan tata krama diplomasi yang sangat tulus kepada presiden Xi Jinping yang mewujudkan rekognisi mitra kerja kawasan strategis dengan melaksanakan fungsi diplomasi representasi, negosiasi, proteksi, promosi dan memastikan akurasi informasi dalam membangun keamanan negara dan dunia.
Isu pertahanan yang diangkat Prabowo merupakan langkah strategis upaya Indonesia meredakan tensi ketegangan di wilayah Asia Timur, sebab dalam perkembangan global Asia Timur ada beberapa kawasan yang memiliki potensi konflik, yaitu Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea, dan Selat Taiwan.
Dalam hal ini, China dan Indonesia berperan penting menjaga kestabilan keamanan kawasan di saat ekonomi dunia tidak menentu. Negara China dapat mengamati dari konteks kawasan Indonesia Pasifik. Pasalnya, Kebangkitan China dan episentrum pertumbuhan global di kawasan menyebabkan Indonesia Pasifik menjadi ”medan pertarungan” kekuatan besar dunia, yaitu China dan Amerika Serikat (AS).[]
Penulis adalah Pengamat Sosial Politik Tinggal di Banda Aceh
