Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat total penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Aceh per Maret 2024 sebesar Rp8,43 triliun, dengan jumlah nasabah UMKM di wilayah tersebut mencapai 108.029 nasabah.
“Kami akan hadir selamanya di Aceh dan menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Aceh,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Secara keseluruhan, penyaluran pembiayaan di BSI Aceh mencapai Rp19,79 triliun atau tumbuh 13,47 persen year on year (yoy) dengan kualitas pembiayaan yang sehat yang tercermin dalam non-performing financing (NPF) pada posisi 1,90 persen.
Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BSI Aceh mencapai Rp16,70 triliun per posisi Maret 2024. Adapun aset BSI di Aceh tercatat tumbuh 12,49 persen menjadi Rp20,54 triliun.
Menurut perseroan, kehadiran BSI di Aceh memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi setempat melalui dukungan terhadap UMKM. BSI membangun UMKM Center dengan jumlah binaan sebanyak 1.757 orang. Selain itu, bank syariah ini juga sedang melaksanakan BSI Aceh Muslimpreneur yang diharapkan dapat mencetak 5.000 wirausaha muda baru.
Perseroan menyampaikan, BSI terus mengoptimalkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh terutama dalam hal percepatan ekonomi, sosial, dan pariwisata.
Sejak November 2023, BSI telah menjadi bank pembayaran untuk VOA (Visa on Arrival) bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Selain itu, BSI juga menyediakan 704 mesin ATM berlogo VISA dan Mastercard yang memungkinkan wisatawan asing melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM BSI.
Menurut catatan perseroan, terdapat sebanyak 17.106 BSI Agen di seluruh wilayah Aceh dan juga bekerja sama dengan 39.073 QRIS merchant. Adapun kantor cabang BSI di Aceh berjumlah 160 kantor cabang yang tersebar hingga kabupaten.
Pada Kamis, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan gedung ramah lingkungan Landmark BSI Aceh di Jalan Teungku Daud Beureuh, Banda Aceh, yang turut dihadiri oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, dan Wali Nangroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar.
Menurut BSI, gedung ini merupakan gedung bank syariah pertama yang mengusung konsep ramah lingkungan (green building). Gedung yang terdiri dari 10 lantai dengan tinggi 46,6 meter ini memiliki ruang terbuka hijau serta pemanfaatan material hardscape ramah lingkungan dan mengoptimalkan penyerapan air pada lahan yang tersedia.
“Gedung Landmark BSI Aceh ini adalah gedung bank syariah pertama yang menggunakan konsep green building sebagai implementasi praktik environmental, social, and governance (ESG). Sekitar 30 persen kebutuhan energi di-supply dari solar panel dan juga melakukan pengelolaan air limbah secara baik,” kata Hery.
Gedung Landmark BSI Aceh merupakan wujud nyata komitmen perseroan untuk memajukan perekonomian di Bumi Serambi Mekah pasca-implementasi qanun keuangan syariah pada 2018. Menurut BSI, Aceh menjadi contoh bagaimana ekonomi syariah bisa maju dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bersamaan dengan peluncuran gedung Landmark BSI Aceh, Wapres Ma’ruf Amin juga meresmikan dua Desa Binaan BSI klaster kopi dan nilam.
Klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung dapat menghasilkan panen sebesar 69 ton dengan lahan seluas 30 hektar dan jumlah mitra sebanyak 600 jiwa.
Sementara klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee mampu menghasilkan 4.199 kg panen daun kering dan 102 kilogram sulingan minyak, dengan lahan pada tahap pertama seluas 6,6 hektar dari 20 hektar lahan yang direncanakan. Desa binaan ini memiliki mitra sebanyak 365 jiwa.
Desa binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan kopi dan nilam.
BSI dan BSI Maslahat juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.
