Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan kondisi hubungan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan hubungan keduanya bisa dilihat dari sikap masing-masing terhadap prinsip kedaulatan rakyat.
“Bagi kami hubungan itu bukan pada persoalan meruncing atau tidak. Hubungan itu setia pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak. Itu muruah PDI Perjuangan. Itu yang harus kami jalankan. Itu yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di Kampus UI, Depok, Senin (3/6).
Hasto menjelaskan bahwa Rakernas PDIP merekomendasikan Megawati hanya diperbolehkan berkomunikasi dan membangun kerja sama dengan pihak yang menjalankan agenda Reformasi 1998 dan taat konstitusi.
“Bukan yang menempuh jalan pintas. Itu sangat clear and direction-nya sangat jelas,” ujar dia.
Terkait status Jokowi di PDIP, Hasto menjawab diplomatis. Ia menegaskan kader PDIP bisa diukur dari karakternya untuk membangun demokrasi.
Dia tidak bicara dengan lugas apakah Jokowi masih atau sudah bukan kader PDIP.
“Karakter PDI perjuangan adalah membangun demokrasi. Ketika seseorang tidak lagi membangun demokrasi ya itu tidak lagi memiliki suatu kesesuaian antara watak dan karakter. Dan itu jauh fundamental daripada status formal,” kata Hasto.
Hubungan Jokowi dan Megawati dikabarkan merenggang sejak Pilpres 2024 lalu.
Keduanya tak lagi satu barisan setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres.
Jokowi pun tidak lagi terlihat menghadiri acara atau kegiatan PDIP belakangan ini.
