Banda Aceh—SETARA Institute bersama Koalisi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) Aceh terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas dan marginal, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.
Menindaklanjuti hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), SETARA Institute bersama perwakilan Koalisi Aspirasi Aceh melakukan kunjungan dan beraudiensi bersama komisioner KIP Aceh dan jajarannya pada Rabu, 3 Juli 2024.
Organisasi yang mewakili, yaitu Balai Syura, YouthID Foundation, Perempuan Peduli Leuser, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), Youth Forum of Aceh (YFA), Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, dan Children and Youth Disabilites for Change (CYDC).
Momentum Pilkada 2024 menjadi kesempatan untuk menyuarakan secara intensif isu-isu inklusi agar para kontestan/calon kepala daerah, tokoh-tokoh politik, maupun partai politik dapat memberi perhatian kepada isu-isu inklusivitas, baik dalam hal mendorong partisipasi hingga pemenuhan hak kelompok marginal. Dengan demikian, pada setiap proses penyusunan program kerja atau pembuatan kebijakan di eksekutif maupun legislatif nantinya dapat saling diintegrasikan.
Mewakili Koalisi Aspirasi, Bayu Satria, menjelaskan, sebelumnya SETARA Institute bersama Koalisi Aspirasi telah melakukan dialog dengan empat bakal calon gubernur Aceh untuk dapat memahami pemikiran, gagasan, dan idenya mengenai pemenuhan hak-hak kelompok marginal di Aceh.
“Sebagai rangkaian dari inisiasi bersama, SETARA Institute bersama Koalisi Aspirasi Aceh melanjutkannya dengan berkunjung dan berdialog bersama KIP Aceh,” kata Bayu.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan secara konkret strategi mendorong agenda-agenda pembangunan kelompok marginal sejak sebelum, saat, hingga sesudah pemilihan kepala daerah. Jadi, proses yang dilakukan terus berkesinambungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok-kelompok tersebut.
“Secara spesifik, Koalisi Aspirasi mendorong agar KIP Aceh membuka akses informasi selebar-lebarnya bagi kelompok rentan sehingga mereka bisa memahami pilkada dengan benar,” kata Bayu.
Koalisi juga mendorong penyediaan fasilitas bagi kelompok disabilitas untuk mendukung para penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak suara pada hari pemilihan. Selain itu, juga meminta agar topik-topik yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pemenuhan hak kelompok marginal dimasukkan dalam materi debat calon gubernur Aceh.
Sementara itu, Wakil Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menyambut baik gagasan dari Koalisi Aspirasi. Pada dasarnya kata dia, gagasan tersebut sejalan dengan strategi yang akan diupayakan oleh KIP Aceh.
KIP Aceh menawarkan beberapa skema agar saran-saran dari Koalisi Aspirasi dapat mereka akomodasikan dalam proses pelaksanaan pilkada. Pertama, pelibatan perwakilan organisasi masyarakat sipil dan kelompok rentan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan KIP Aceh. Kedua, pengintegrasikan data pemilih disabilitas yang dimiliki oleh organisasi penyandang disabilitas dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ini penting untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sesuai kondisi tiap-tiap disabilitas. Ketiga, memasukkan isu kelompok marginal/rentan dalam materi debat kandidat calon kepala daerah.
“Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pilkada sekaligus untuk meningkatkan jumlah pemilih dari kelompok rentan dalam Pilkada Serentak 2024,” kata Agusni AH, yang didampingi oleh dua komisioner, yaitu Hendra Darmawan dan Iskandar Agani, serta Plt Kepala Sekretariat KIP Aceh.
Untuk memasukkan isu kelompok marginal dalam materi debat, Agusni menawarkan beberapa skema. Pertama, mengakomodasikan perwakilan kelompok rentan sebagai panelis. Kedua, merumuskan dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait sebagai pedoman bagi panelis. Jika kondisinya memungkinkan, perwakilan kelompok bisa bertanya secara langsung kepada para kontestan ketika debat berlangsung.
SETARA Institute dan Koalisi Aspirasi Aceh mengapresiasi komitmen KIP Aceh dalam upaya membangun pelaksanaan proses pilkada yang inklusif. Namun, pengawasan dari masyarakat harus terus dilakukan sehingga masyarakat dari kelompok marginal tidak hanya menjadi objek selama pemilu atau pilkada. Penting memastikan bahwa masalah yang dihadapi oleh kelompok marginal selalu menjadi prioritas utama dalam setiap agenda pembangunan. []
