PEUREULAK – Calon bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan dukungan penuh agar Pemerintah Aceh mengambil-alih pembayaran guru honor atau non PNS yang tidak terdaftar di BKN.
Hal ini disampaikan oleh Iskandar Usman Al-Farlaky kepada awak media, Jumat 11 Oktober 2024.
“Saya sangat mendukung. Sudah semestinya Pemerintah Aceh membayar honor mereka yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah,” ujar Iskandar.
Kata dia, ada ribuan guru di Aceh, termasuk Aceh Timur, yang belum terdata sebagai PPPK. Nasib mereka terkantung kantung dan tak ada kejelasan.
‘Eksekutif dan legislatif Aceh harus duduk bersama untuk masalah ini. Kita berharap segera ada kejelasan,” ujar anggota DPR Aceh yang terpilih untuk periode ke 3 tapi memilih mundur untuk maju sebagai calon bupati Aceh Timur.
“Selama ini, saya sering mengunjungi daerah pedalaman dan sekolah di pedalaman. Rata rata yang menjadi ujung tombak adalah guru yang belum terdaftar di BKN dan mereka telah mengabdi di atas 5 tahun. Jadi sudah semestinya, nasib mereka diperhatikan,” kata Iskandar.
“Saya akan koordinasi dengan eksekutif dan legislatif Aceh, agar hal ini cepat ditangani,” ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah guru honor atau Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak terdaftar nomor registrasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) supaya Pemerintah Aceh membayar honor meraka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Saat ini banyak guru honor yang tidak ada nomor registrasi di BKN, mereka tidak dibayar lagi oleh Pemerintah Aceh disebabkan adanya surat dari Kemenpan pada Juli 2023.
Hal itu disampaikan salah seorang pemerhati kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependikan (GTK) Aceh, Nurdin SPd MA pada Jum’at (27/9/2024).
Mahasiswa tugas belajar S-3 di Univerisitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menyampaikan, ia meminta kepada Pemerintah Aceh melalui Ketua DPRA dengan Undang-Undang Kekhususan Aceh agar Dinas Pendidikan Aceh dapat mmbayarkan kembali honorarium guru honor yang tidak ada nomor registrasi di BKN.
“Bukan hanya guru satu daerah saja yang mengalami persoalan tidak ada terdaftar nomor registrasi di BKN, tapi semua daerah mengalami permasalahan tersebut,” kata Pembina IGI Wilayah Aceh ini.
Kami juga merasakan ketidak adilan yg d8lakukan pemerintah Aceh khususnya pidie jaya
sangat sayang sekali jika itu terlaksana November ini byk yg tidak terdata di bksdm guru guru yg telah lama mendidik anak anak dari kelas satu sampai enam yh notabenya hanya bisa menangis saat tidak bisa ba’a tulis