Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan DPR bersama pemerintah terkait penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1146 H/2025 M, yang dinilai sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat.
“Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (6/1).
Diketahui, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M dalam rapat panja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1). Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp89.410.258,79, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp93.410.286
Dari total BPIH, nantinya yang akan dibayarkan jamaah atau Bipih sebesar Rp55.431.750, sisanya ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp34.073.267 dengan persentase Bipih 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.
“Tentunya penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang telah dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH yang berhasil menurunkan komponen-komponen biaya haji,” kata Cucun.
Cucun kemudian meminta pemerintah untuk betul-betul menjaga kesepakatan yang disetujui, agar hak-hak rakyat terkait ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya, khususnya terkait pokok keabsahan pelaksanaan ibadah haji.
Dirinya menegaskan, petugas yang diberangkatkan harus bisa memastikan pelaksanaan ibadah jemaah, termasuk dari sisi ibadah.
“Yang paling penting mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas yang diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu harus betul-betul punya tanggung jawab secara moral karena dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat,” papar Cucun.
Lebih lanjut Cucun berharap, pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Dengan catatan, tambahan kuota itu digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat semakin berkurang.
“Kita punya harapan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean jadi lebih banyak lagi untuk yang punya kesempatan sekarang berangkat ibadah haji, tapi kuota ini harus urut kacang. Misalkan ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncatnya ke tahun yang masih baru tapi sesuai urutan,” lanjutnya.
Hal lain yang juga diperhatikan Cucun adalah rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lalu terkait pelaksanaan ibadah haji pada 2024.
“Bagaimana hal yang sudah baik memang harus dipertahankan bukan dibuang, tetapi yang kemarin temuan-temuan pansus itu yang merupakan apa yang terjadi, misalkan ada moral hajat daripada penyelenggara segala macem, sangat penting agar panitia penyelenggara hati-hati,” imbau Cucun.
Pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang juga bertugas terkait agama itu juga memastikan DPR akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji secara serius.
Cucun menyampaikan, hal ini demi memastikan hak-hal rakyat dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan berkeadilan.
“Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari daerah pemilihan masing-masing ingin penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik,” pungkasnya.
