Jakarta – Rusia menyambut baik keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan USAID pantas dibubarkan karena merupakan “mesin campur tangan” dalam urusan global.
“Itu adalah mesin untuk mencampuri urusan dalam negeri, badan itu adalah mekanisme untuk mengubah rezim, tatanan politik, struktur negara,” kata Zakharova, seperti dikutip The Moscow Times.
“Itu sama sekali bukan lembaga bantuan, pembangunan, dan asistensi,” ucapnya.
Menurut Zakharova, keputusan pemerintahan Trump selaras dengan penilaian Kremlin selama ini. Sejak lama, Rusia sudah menilai bahwa USAID bukan benar-benar lembaga bantuan.
USAID oleh banyak pihak dipandang sebagai sumber soft power yang penting bagi Amerika Serikat dalam memperebutkan pengaruh di dunia global.
Pada 2012, Rusia mengusir badan tersebut karena dinilai “mencampuri” politiknya. Rusia menuding USAID dan badan badan AS lainnya memicu pemberontakan pro-demokrasi di negara-negara bekas Uni Soviet.
Pada Senin (3/2), kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) Elon Musk mengumumkan bahwa USAID akan ditutup.
Keputusan itu diambil seiring dengan upaya AS membekukan semua bantuan luar negeri selama tiga bulan. Trump membekukan bantuan luar negeri karena merasa industri tersebut tidak sejalan dengan kepentingan AS “dan dalam banyak kasus antitesis dengan nilai-nilai Amerika.”
Musk pun mulai menargetkan USAID dengan melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap badan bantuan itu. Beberapa tuduhan Musk yakni USAID organisasi kriminal, sarang penganut paham Marxisme-Kiri, hingga pendukung senjata biologi yang menewaskan jutaan orang.
Bukan cuma Musk, Trump juga ikut-ikutan menuding USAID “dijalankan oleh sekelompok orang gila radikal.”
USAID mengelola anggaran sebesar $42,8 miliar (sekitar Rp704 triliun) untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan di seluruh dunia.
Ribuan karyawan USAID kini telah dipecat hingga dirumahkan buntut keputusan Trump. Badan ini selanjutnya akan diambil alih oleh Kementerian Luar Negeri AS.
