Jakarta – Puspom TNI menjanjikan akan menindak setiap prajurit yang diduga menjadi beking organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan.
“Tentunya terkait dengan kalau memang di ormas itu ada mereka tentunya orang sipil ya, nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani,” kata Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto di sela Rakornis POM TNI 2025 di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (7/5).
Ia menjelaskan POM TNI juga punya fungsi lidpamfik (penyelidikan dan pengamanan fisik) yang bisa diterjunkan dalam penanganan ormas meresahkan.
Bukan hanya itu, Yusri menyebut intelijen TNI selalu bekerja sama dengan instansi lain dalam menganalisa informasi untuk dilakukan tindakan pencegahan.
“Dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN [badan intelijen negara], kemudian dari BAIS [Badan Intelijen Strategis TNI], Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan,” kata jenderal bintang dua itu.
Sebelumnya, Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memastikan pemerintah akan menindak tegas premanisme dan ormas yang mengganggu investasi.
“Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5) malam.
Budi menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum.
Pemerintah pusat telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.
Selain itu di tingkat daerah pun telah dibentuk Satgas Antipremanisme oleh pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.
Budi menjelaskan operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
