[Opini] Pembangunan di Aceh: Antara Harapan dan Tantangan

Oleh Ahmad Zakwan Praja. Penulis adalah mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Aceh, provinsi dengan sejarah panjang konflik dan bencana, tengah menapaki jalan pembangunan yang tidak mudah. Dua dekade pascatsunami, Aceh sudah jauh berubah: infrastruktur membaik, ekonomi mulai bangkit, dan perdamaian menjadi fondasi. Namun, di balik deretan angka kemajuan, Aceh tetap menghadapi masalah-masalah krusial yang tak boleh diabaikan.

Salah satu tantangan utama adalah lambatnya realisasi anggaran pembangunan. Setiap tahun, pemerintah Aceh mengalokasikan dana yang cukup besar melalui APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Sayangnya, penyerapan anggaran ini sering tertunda, dan ini mengakibatkan proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan sesuai rencana. Banyak yang mengeluhkan jalan rusak, jembatan yang belum tuntas, dan fasilitas umum yang mangkrak. Padahal, bagi masyarakat di desa-desa terpencil, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, Aceh masih menghadapi masalah kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan cenderung terpusat di daerah perkotaan seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, sementara gampong-gampong di daerah terpencil masih kekurangan akses jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: pembangunan ini untuk siapa? Jika pemerintah ingin memajukan seluruh Aceh, pembangunan harus adil dan merata, bukan hanya terfokus pada kota.

Lingkungan juga menjadi sorotan penting. Aceh adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Namun, pembalakan liar dan alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit terus menjadi ancaman. Banjir dan longsor yang kerap terjadi di beberapa kabupaten, seperti Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang, adalah peringatan keras. Pembangunan harus mempertimbangkan kelestarian alam, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Di sisi lain, Aceh dikenal sebagai daerah rawan bencana. Kejadian tsunami 2004 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana adalah keharusan, bukan pilihan. Sayangnya, masih banyak desa yang belum memiliki jalur evakuasi yang memadai atau sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan fisik juga diimbangi dengan pembangunan kesiapsiagaan bencana.

Modal sosial masyarakat Aceh adalah kekuatan besar yang sering luput dari perhatian. Gotong-royong, rasa kebersamaan, dan solidaritas masih menjadi budaya di banyak gampong. Jika pembangunan melibatkan masyarakat secara langsung—bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama—hasilnya akan lebih berkelanjutan. Partisipasi masyarakat adalah kunci agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.

Masalah pengangguran dan ekonomi lokal juga mendesak. Banyak generasi muda Aceh yang terpaksa merantau ke luar daerah karena sulitnya lapangan kerja. Pemerintah Aceh perlu lebih serius mendorong sektor-sektor yang membuka peluang kerja, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Dengan sumber daya alam dan budaya yang unik, Aceh seharusnya mampu mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal.

Namun, semua tantangan ini bisa menjadi peluang, asal dikelola dengan baik. Pemerintah Aceh harus berani melakukan reformasi birokrasi agar anggaran pembangunan tidak tersendat di meja-meja rapat. Pengawasan juga perlu diperkuat, agar dana yang besar tidak bocor oleh kepentingan pribadi atau politik. Pembangunan yang bersih dan transparan akan melahirkan kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya mempercepat kemajuan.

Pembangunan Aceh ke depan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Jangan biarkan pembangunan hanya menjadi proyek tanpa jiwa. Jalan raya yang mulus dan gedung-gedung baru hanya akan menjadi monumen jika tidak menyentuh kesejahteraan rakyat. Begitu juga, pembangunan yang merusak lingkungan akan meninggalkan luka panjang bagi generasi mendatang.

Aceh punya semua modal untuk maju: kekayaan alam, modal sosial, dan semangat kebangkitan pasca-konflik. Sekarang tinggal bagaimana semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan swasta—bekerja sama dengan sungguh-sungguh. Semoga pembangunan di Aceh bukan hanya mimpi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang dirasakan semua orang, dari pesisir pantai hingga pegunungan Gayo. []