BANDA ACEH – Surat imajiner Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden Prabowo Subianto yang ditulis oleh Direktur Pemberitaan Pintoe.co Yuswardi Ali Suud dan dimuat di Pintoe.co ramai disebar di media sosial dan dimuat ulang oleh sejumlah media massa nasional tanpa menyebut sumber asalnya.
Sayangnya, saat dimuat di media lain, surat imajiner itu seolah menjadi surat resmi yang dikirimkan oleh Gubernur Aceh ke Presiden Prabowo.
Media Suara.com, misalnya, memuat surat imajiner itu dengan judul “Heboh Surat Terbuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Prabowo: Sahabat Seperjalanan, Pernah Jadi Lawan.”
Begitu juga media suaramerdeka.com memuat ulang surat imajiner itu dengan judul,”Surat Terbuka Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo: “Pulau Kami, Harga Diri Kami!”.
Hal itu membuat anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil, menyebut surat imajiner itu sebagai hoaks, seperti diberitakan Jawa Pos dalam artikel berjudul,”Heboh Surat Terbuka Gubernur Muzakir Manaf ke Presiden Prabowo, Anggota DPR Asal Aceh Sebut Hoaks.”
“Setahu saya itu hoax,” kata Nasir dalam pesan singkat kepada JawaPos.com, Kamis, 19 Juni 2025.
Merespon hal itu, Yuswardi Ali Suud selaku penulis surat imajiner itu mengatakan tuduhan hoaks itu tidak tepat dan perlu diluruskan.
Menurut Yuswardi, dalam versi yang dimuat di Pintoe.co pada 13 Juni 2025, jelas disebutkan bahwa itu adalah surat imajiner. Surat itu bukan dokumen resmi, melainkan karya jurnalistik kreatif yang mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh dalam memperjuangkan hak historis atas empat pulau –Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dengan mengacu pada sejarah Kesultanan Aceh, perjanjian damai Helsinki, dan hubungan Gubernur Mualem dengan Prabowo, surat itu bertujuan memperkuat solidaritas Aceh dalam bingkai NKRI.
“Kami tidak pernah mengklaim bahwa surat ini ditulis atau diotorisasi oleh Gubernur Aceh, sehingga tuduhan hoaks tidak sesuai sesuai dengan fakta,” kata Yuswardi, Jumat, 20 Juni 2025.
Yuswardi menambahkan, dirinya menulis surat imajiner itu dengan memahami latar belakang suasana kebatinan Gubernur Muzakir Manaf dan masyarakat Aceh. Bukan untuk menyesatkan publik, melainkan untuk menyentuh hati Presiden Prabowo secara damai dan terhormat dan mengingatkan kembali kerja sama yang telah terbangun antara keduanya sejak 2012.
Yuswardi menegaskan, penekanan bahwa itu adalah “surat imajiner” menjadi sangat krusial agar tidak menyesatkan publik. Itu sebabnya, ketika ditayangkan di Pintoe.co, surat yang merupakan bagian dari opini kreatif itu dimasukkan dalam kanal “IDE”, bukan di kanal “BERITA”. (Lihat: Surat Imajiner Gubernur Aceh Mualem untuk Presiden Prabowo: “Pulau Kami, Harga Diri Kami”.)
“Ini merupakan representasi editorial terhadap harapan publik Aceh dalam bingkai sastra politik, bukan surat resmi dari Pemerintah Aceh maupun Gubernur Muzakir Manaf. Penulisan surat ini mengacu pada konteks sejarah, hubungan personal Mualem dan Prabowo, serta dinamika polemik empat pulau sengketa yang kini telah diputuskan menjadi milik Provinsi Aceh,” kata Yuswardi.
Namun begitu, Yuswardi juga mengucapkan terima kasih kerena artikel itu telah menggema luas, turut mendukung pengembalian empat pulau ke Aceh pada 17 Juni 2025.
“Kami menghargai berbagai respons dan kritik, namun perlu menegaskan bahwa penyebaran karya jurnalistik imajiner dengan niat menyesatkan tidak mencerminkan tanggung jawab media. Kami di Pintoe.co senantiasa menjunjung prinsip transparansi, literasi politik, dan tanggung jawab publik,” tambah jurnalis senior yang telah meliput konflik Aceh sejak 2001 dan turut serta sebagai salah satu dari tiga jurnalis Aceh yang menjemput Hasan Tiro di Malaysia dalam perjalanan pulang dari Swedia ke Aceh pertama kalinya pada 2008, setelah GAM berdamai dengan Pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Yuswardi mengajak semua pihak agar membaca keseluruhan konten dengan seksama, bukan hanya potongan judul atau kutipan yang beredar di media sosial.
Sebagai media yang telah terverifikasi Dewan Pers, kata Yuswardi, Pintoe.co berkomitmen menjunjung standar jurnalistik yang bertanggung jawab dan profesional.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh dengan cara yang akurat dan etis, sekaligus mengawal pengelolaan pulau-pulau tersebut pasca pengembalian ke Aceh pada 17 Juni 2025,” pungkas Yuswardi.[]
