JANTHO – Plh. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar Darwan Asrizal, SE. MT, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, di Kota Jantho, Selasa (22/07/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi di daerah, sekaligus mengevaluasi peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program 3 Juta Rumah.
Pada kesempatan tersebut, Plh. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar Darwan Asrizal, SE. MT turut didampingi unsur Forkopimda Aceh Besar, dan Kepala OPD yang turut mencermati berbagai arahan dari pemerintah pusat terkait strategi pengendalian harga kebutuhan pokok dan langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat.
Mendagri Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, terutama yang bersumber dari sektor pangan dan energi. Ia juga mendorong setiap kepala daerah agar memberikan perhatian serius terhadap penyediaan hunian layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Aceh Besar menyambut baik arahan tersebut dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta jajaran lintas sektor hingga ke tingkat Pemerintahan gampong siap mendukung penuh kebijakan nasional melalui langkah-langkah konkret di tingkat daerah. “Kita akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam mendukung program 3 juta rumah maupun terkait upaya pengendalian inflasi daerah. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Besar serta untuk menjamin stabilitas ekonomi di daerah yang tentu akan berinplikasi secara nasional, ” ujar Darwan Asrizal usai mengikuti rakor tersebut.
Ia turut mengemukakan bahwa setiap hasil rakor serta arahan kementerian dalam negeri akan diteruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut untuk dilaksanakan dilapangan. “Tentu nanti hasil rakor ini akan kita teruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan tindak lanjut,” tuturnya.
Mengenai program 3 juta rumah tersebut, Ia menjelaskan bahwa pemerintah membebaskan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Membangun Bangunan (IMB) dan Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang ditanggung oleh pembeli kepada masyarakat miskin yangg akan dibangun rumah. “Maka dengan program ini pemerintah membebaskan biaya pengurusan PPG atau IMB dan PPHTB ini, yang seharusnya 5 %, sehingga inimemberi harapan bagi masyarakat dapat memiliki rumah ataupun rehab rumahnya dengan biaya lebih terjangkau. Sehingga dengan strategi ini dapat mempercepat tercapainya program strategis nasional 3 juta rumah,” jelas Darwan.
Terkait upaya pengendalian Inflasi, Pemerintah Aceh Besar sangat mengharapkan agar harga beras secepatnya stabil kembali. “Dalam waktu dekat ini, kita juga akan melanjutkan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di kecamatan kecamatan yang ada dalam Kebupaten Aceh Besar, bekerja sama dengan Perum Bulog Aceh,” demikian Darwan Asrizal.
