SIGLI – Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) mendukung penuh terhadap instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menegaskan agar seluruh excavator segera ditarik keluar dari kawasan hutan di Aceh.
Instruksi tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan serta hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Keberanian Pemerintah Aceh patut kita apresiasi bersama. GAMMP berada di barisan terdepan mendukung seruan Gubernur dalam upaya membersihkan Aceh dari praktik tambang ilegal,” kata Koordinator GAMMP, Mohd Agil Gunawan, dalam keterangan resminya, Sabtu 27 September 2025.
Pihak GAMMP mengingatkan bahwa ketegasan pemerintah tidak boleh berhenti pada tataran wacana, mereka menekankan perlunya langkah nyata, mengingat hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) DPRA sebelumnya mengungkap dugaan setoran ilegal hingga Rp360 miliar per tahun dari aktivitas tambang ilegal kepada oknum aparat penegak hukum.
“Fakta Rp360 miliar tersebut menunjukkan bahwa tambang ilegal bukan hanya soal kerusakan hutan, tetapi juga praktik korupsi terorganisir yang melibatkan jejaring kekuasaan. Jika pemerintah sebatas menyuarakan tanpa bertindak, itu sama saja memberi perlindungan bagi mafia tambang,” ujar Koordinator GAMMP, Mohd Agil Gunawan.
Di tingkat daerah, GAMMP menyoroti lemahnya tindak lanjut DPRK dan Bupati Pidie. Hingga kini, menurut mereka, belum ada komitmen nyata pasca-aksi GAMMP pada 10 September 2025.
“Janji yang disampaikan di hadapan massa aksi belum juga diwujudkan. Bahkan, dua surat resmi yang kami layangkan pada 15 dan 26 September tidak mendapat tanggapan. Hal ini jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat,” ungkap Koordinator GAMMP, Mohd Agil Gunawan.
GAMMP mendesak DPRK Pidie segera menepati janjinya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang turun langsung ke lapangan. Mereka juga meminta Bupati Pidie menunjukkan ketegasan dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.
Selain itu, GAMMP menyerukan agar Kapolda Aceh turun langsung ke Pidie—tanah kelahirannya—untuk melihat kondisi hutan dan sungai yang semakin rusak akibat aktivitas tambang ilegal.
“Kapolda tidak cukup hanya menerima laporan di balik meja. Kami berharap beliau kembali ke tanah kelahirannya, menyaksikan kerusakan yang terjadi, dan mengambil langkah tegas agar Pidie tidak terus menjadi korban keserakahan mafia tambang,” tegas Mohd Agil Gunawan.
GAMMP menegaskan bahwa tanggung jawab pemberantasan tambang ilegal kini berada di tangan eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.
“Jika tidak ada langkah nyata, publik akan menilai bahwa pernyataan Pemerintah Aceh hanya sebatas retorika tanpa keberanian menghadapi jaringan mafia yang telah lama bercokol,” kata Mohd Agil Gunawan Koordinator GAMMP.[Mul]
