Aceh Selatan — Suasana pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di Rumoh Agam, Tapaktuan, Senin (29/9/2025), mendadak ricuh. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, kehilangan kendali emosi saat sesi doorstop interview dengan wartawan Waspada Id dan TVRI Aceh.
Awalnya, pertanyaan yang diajukan sederhana, mengapa dari tujuh pejabat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2024, hanya tiga orang yang dilantik hari itu. Namun, alih-alih menjawab substansi, Mirwan justru menyerang balik dengan menyinggung pemberitaan proyek pengadaan mobiler sekolah yang disebut-sebut melibatkan orang lingkaran bupati.
” Dalam sekali pertanyaan kamu, di media kamu saja (kritik pemerintah), nggak bisa begitulah. Itu kemarin (berita) keliru itu. Ada pula orang lingkaran bupati kelola proyek di Dinas Pendidikan. Siapa yang nggak orang lingkaran bupati? Semua daerah begitu,” ujar Mirwan dengan suara meninggi, menuding langsung wartawan Waspada Id.
Pernyataan keras itu sontak membuat jurnalis terkejut. Pasalnya, wartawan Waspada Id yang menjadi sasaran kemarahan tidak pernah menulis berita mengenai proyek mobiler sekolah. Ketika dikonfirmasi, Mirwan akhirnya mengakui bahwa berita yang ia maksud bukan ditulis oleh media tersebut.
“Iya benar, terkait berita itu juga yang dikaitkan dengan orang lingkaran bupati,” kata Mirwan, seakan menyadari kemarahannya salah alamat.
Namun, alih-alih mereda, nada tinggi sang bupati justru melebar ke soal profesionalitas pers.
” Wartawan harus profesional sikit. Jangan sampai nanti kita (pemerintah) tidak sehat lagi dengan kalian,” tegasnya.
Di hadapan awak media, Mirwan menepis tudingan bahwa orang dekatnya mengelola proyek pengadaan mobiler sekolah. Menurutnya, mereka hanya ditugaskan memverifikasi kondisi sarana prasarana di lapangan.
” Bukan mengelola proyek, tapi memverifikasi mana sekolah yang meja atau kursinya sudah rusak. Bukan dalam artian mengarahkan untuk orang lingkaran bupati itu salah,” jelasnya.
Mirwan juga berdalih kondisi keuangan daerah yang defisit membuat pemerintah harus mencari cara, termasuk dengan opsi pembayaran cicilan untuk pengadaan fasilitas sekolah.
” Kalau ada yang mau bantu, bahkan bisa dicicil dua sampai tiga tahun, itu kan bagus untuk masyarakat,” ujarnya.
Meski sudah berputar pada isu proyek mobiler, wartawan tetap kembali menagih jawaban soal substansi awal mengapa hanya tiga dari tujuh pejabat JPT hasil seleksi 2024 yang dilantik. Mirwan akhirnya memberi jawaban singkat.
” Karena itu sudah menggunakan uang negara, minimal kita harus menghidupkan pertek kembali. Dari tujuh JPT, hari ini sudah dilantik tiga orang, sisanya empat akan kita buka JPT ulang,” pungkasnya.
Adapun tiga pejabat yang dilantik adalah, Diva Samudra Putra, SE, MM, Asisten Administrasi Umum, Iskandar Burma, SE.Ak, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Hadi Suhaima, S.Pi, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sementara empat posisi lainnya masih menunggu proses seleksi ulang.
