BANDA ACEH – Direktur Pengembangan Bisnis PT Pembangunan Aceh (PEMA), Naufal Natsir Mahmud mendukung penuh visi Gubernur Aceh untuk menata ulang tata kelola tambang rakyat. Menurutnya, semua langkah harus diambil secara terukur dan sesuai aturan agar hasilnya optimal.
Ia mengatakan, PEMA tidak ingin terburu-buru sebelum peta kebijakan dan dasar hukum selesai disusun.
“Pada prinsipnya kami dari PEMA mengikuti visi Pak Gubernur dan pemerintah Aceh. Kita menunggu arah blueprint-nya seperti apa, juklak (petunjuk pelaksanaan, red) dan juknisnya (petunjuk teknis, red) seperti apa, sehingga tata kelola tambang rakyat ini bisa terjalankan dengan baik,” ujar Naufal dalam diskusi publik bertajuk “Mengurai Benang Kusut Tambang Ilegal, Uang Hitam, dan Solusinya” di Banda Aceh, Selasa (07/10/20265).
Naufal menegaskan bahwa PEMA akan bergerak dengan prinsip kehati-hatian. Sebagai entitas bisnis daerah, perusahaan hanya akan turun ketika arah kebijakan sudah jelas dan risiko bisa dikendalikan.
“Kami ini entitas bisnis yang prudent. Ketika sudah jelas baru kami turun,” lanjutnya.
Ia menilai, kehadiran PEMA dalam sektor tambang rakyat bukan semata urusan ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya membangun kemandirian daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci agar manfaat tambang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita menantikan satu ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nilai tambahnya harus tinggal di masyarakat Aceh agar roda ekonomi daerah terus bergerak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Naufal menyampaikan bahwa PEMA membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, akademisi, hingga pemerhati lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Tambang ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga harus sustainable untuk anak cucu kita,” tegasnya.
Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor tambang berbasis kerakyatan di Indonesia. Dengan tata kelola yang jelas dan rantai pasok yang tertib, ia yakin Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Aceh harus tampil sebagai pelopor tambang yang berbasis kerakyatan, denga penerapan good mining practice dan hasil yang tercatat sebagai pendapatan daerah,” harapnya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, Kepala Dinas ESDM Aceh Taufik dan Wadirkrimsus Polda Aceh AKBP Mahmud Hari Sandy Sinurat.
