[Opini] Dari Ideologi ke Transaksi: Wajah Baru Partai Politik Kita

Oleh Bulan Nurfikry. Penulis adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas.

“Dulu, partai politik terbentuk dari semangat perjuangan dan visi besar untuk membangun bangsa, tetapi kini banyak yang kehilangan arah. ” Kalimat ini mungkin sudah sering kita dengar dan rasakan. Partai politik yang seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, sekarang sering terlihat lebih terfokus pada kepentingan pribadi.

Seharusnya, partai politik memiliki peran yang signifikan dalam demokrasi. Mereka menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi, mendidik publik agar memahami politik, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas. Namun kenyataannya, fungsi-fungsi tersebut mulai memudar. Banyak partai hanya aktif saat menjelang pemilu dan hilang setelah itu tanpa bekas.

Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (2024), sekitar 74 persen masyarakat merasa bahwa parpol di Indonesia lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara itu, penelitian Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan hanya 16 persen masyarakat yang merasakan bahwa partai masih berfungsi dalam pendidikan politik. Angka-angka ini menggambarkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai semakin menurun.Dalam pandangan Miriam Budiardjo, partai politik seharusnya menjalankan empat fungsi utama: rekrutmen politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta komunikasi politik. Apabila fungsi-fungsi ini dilakukan dengan baik, maka partai dapat menjadi pendorong utama demokrasi. Namun saat ini, banyak partai justru kehilangan fokus dari fungsi-fungsi tersebut.

Mari kita telaah dari aspek rekrutmen politik. Idealnya, partai berfungsi sebagai tempat lahirnya pemimpin yang memiliki visi, gagasan, dan moral politik. Namun saat ini, proses rekrutmen seringkali lebih mengutamakan popularitas dan kekayaan daripada kemampuan dan integritas. Akibatnya, politik menjadi semacam ajang kompetisi popularitas, bukan kompetisi gagasan.Fungsi pendidikan politik juga semakin jarang dirasakan.

Seharusnya, partai berperan dalam membantu masyarakat memahami isu-isu publik dan mendorong rakyat untuk berpikir kritis terhadap kebijakan negara. Namun yang sering terjadi adalah, partai hanya muncul saat masa kampanye dan lebih sibuk membangun citra baik tanpa memberikan pendidikan politik yang konkret. Banyak partai yang lebih mengutamakan pencitraan di media sosial dibandingkan mengadakan kegiatan yang mendidik masyarakat.

Begitu pula dengan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Partai seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya kelompok kecil yang suaranya sering kali terabaikan. Namun, dalam praktiknya, banyak keputusan politik dihasilkan melalui kompromi di antara elit, bukan lewat suara masyarakat bawah. Akhirnya, politik lebih diatur oleh kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena ini sangat terlihat menjelang Pemilu 2024, di mana koalisi antarpartai berubah-ubah dengan cepat. Publik disuguhkan drama politik yang lebih mirip transaksi ketimbang perdebatan gagasan. Koalisi dibentuk bukan pela kesamaan ideologi, melainkan berdasarkan kalkulasi peluang kekuasaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa politik kita semakin kehilangan arah nilai.

Masalah lain yang muncul adalah menurunnya ikatan antara masyarakat dan partai. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), lebih dari 60 persen pemilih di Indonesia tidak terikat pada partai tertentu. Ini berarti banyak pemilih memilih bukan karena ideologi atau program partai, melainkan karena sosok atau figur yang populer. Situasi ini berpotensi berbahaya, karena partai kehilangan basis sosial yang seharusnya menjadi sumber kekuatannya.

Meskipun demikian, masih terdapat harapan. Di sebagian partai, terdapat generasi muda dan kelompok internal yang berupaya memperbaiki situasi. Mereka mulai memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong partai menjadi lebih terbuka. Meskipun langkah-langkah ini masih kecil, setidaknya menunjukkan bahwa perubahan masih dapat terjadi jika ada kemauan.

Sebagai mahasiswa dan warga negara, kita juga tidak seharusnya diam. Politik bukan hanya tanggung jawab kalangan elit, tetapi juga milik kita semua. Kita bisa mulai dengan menjadi pemilih yang kritis: tidak mudah terpengaruh oleh janji manis, dan menilai partai tidak hanya dari penampilan pemimpinnya, tetapi dari kinerjanya. Rakyat berhak meminta agar partai kembali pada fungsi dasarnya, bukan hanya sebagai alat untuk berebut kekuasaan.

Jika partai terus mengabaikan fungsi dan ideologinya, maka demokrasi hanya akan beroperasi di permukaan tanpa makna yang dalam. Demokrasi bukan semata-mata mengenai siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk membela kepentingan rakyat.

Sudah saatnya partai politik di Indonesia melakukan refleksi. Apakah mereka masih berjuang untuk rakyat, atau hanya mengejar kepentingan kelompok tertentu? Jika partai ingin mendapatkan kembali kepercayaan, mereka perlu berani melakukan perubahan.

Kembali pada dasar ideologi, memperkuat pendidikan politik, dan benar-benar hadir untuk masyarakat.Karena pada akhirnya, politik yang sehat dibangun bukan dari transaksi, melainkan dari kepercayaan. Dan kepercayaan tersebut hanya dapat tumbuh jika partai benar-benar melaksanakan perannya dengan jujur dan bertanggung jawab.