NAGAN – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganggarkan pengadaan unit mobil dinas baru tuai kritik tajam dari Koordinator Gerakan Aktivis Muda Aceh (GAMA), Restu.
Kebijakan tersebut dinilai tidak bijak di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sehat dan angka kemiskinan yang masih tinggi, saat ini berdasarkan data yang di terbitkan BPS Aceh Nagan Raya Masih berada di peringkat ke delapan rangking dengan angka kemiskinan tertinggi dari 23 Kabupaten/Kota Di Aceh.
Meskipun secara aturan dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah kata Restu, pengadaan mobil dinas tersebut seharusnya ditunda, karena pengadaan mobil dinas bupati sebelumnya itu baru hanya diadakan semasa Pj bupati pertama atau tepatnya 2023 akhir atau sekitar 1,5 tahun lalu.
Hal ini tentunya sangat menyakitkan hati masyarakat yang seharusnya Anggaran pengadaan mobil mewah ini bisa di alokasikan ke hal-hal yang lebih tepat seperti program peningkatan percepatan pengentasan kemiskinan.
“Seharusnya otoritas Pemkab Nagan Raya yang belum setahun menjabat ini menahan diri dulu, di tengah efisiensi anggaran yang dianjurkan,” ujarnya saat dihubungi Media, Rabu 22 Oktober 2025.
Menurut Restu, anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menilai bahwa para pimpinan daerah, termasuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRK, sudah memiliki mobil dinas sebelumnya.
“Ketika misalnya kepala daerah, wakilnya, termasuk Forkopimda lainnya menggunakan fasilitas negara dengan kendaraan mewah, bagaimana kinerja mereka selama ini dinilai oleh publik, apakah tidak ada rasa malu,” kata Restu.
Ia menambahkan, pengadaan mobil dinas baru ini sangat ironi, mengingat tingginya angka kemiskinan di Nagan Raya.
“Seharusnya bupati bijak menahan diri dulu. Kalau dianggap perlu, saya pikir semua perlu, akan tetapi kita bicara skala prioritas,” kata Restu.
Restu menilai kebijakan ini akan menjadi beban serius bagi fiskal Pemkab Nagan Raya. “Secara fiskal Nagan Raya tidak sehat kondisinya saat ini,” ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Nagan Raya lebih fokus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat, bukan justru memprioritaskan fasilitas mewah yang dinikmati para pejabat.
“Kalau misalnya pro kepada fasilitas mewah, saya pikir ini tidak sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya,” ujarnya.
Restu menyoroti imbauan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Menurutnya, hal ini seharusnya membuat Pemerintah Nagan Raya lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama terkait kebutuhan birokrasi.
Ia juga menambahkan sebagai wakil rakyat DPRK Nagan Raya terkesan diam dalam memberikan informasi kepada publik terhadap pengadaan beberapa unit mobil yang di adakan, berapa jumlah anggarannya, padahal yang harus di kawal itu jelas apa yang menjadi poksi utama kerja DPRK.
GAMA juga mendesak Sekretaris Daerah (Pemkab) Nagan Raya untuk segera memberi klarifikasi kepada publik terkait pengadaan ini dan seharusnya anggarannya bisa untuk program-program yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan dan program pro-rakyat lainnya.
