Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah tersebut pada Senin (3/11).
KPK belum mengungkap detail kronologi penangkapan dan dugaan keterlibatan Abdul Wahid dalam kasus tersebut. Namun, Abdul Wahid diduga tersangkut kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR.
“Info sementara begitu (terkait proyek Dinas PUPR). Detailnya menunggu hasil dan laporan dari tim lapangan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).
Total ada 10 orang yang dijaring dalam OTT KPK. Selain Abdul Wahid, KPK turut menangkap Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda.
Mereka saat ini masih dalam pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik memiliki waktu 1×24 jam sejak OTT hingga menetapkan status mereka.
“Saat ini, atau sampai dengan saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/11).
Dalam operasi senyap yang dilakukan KPK itu, tim penindakan telah menyita sejumlah uang pecahan rupiah dan mata uang asing. Namun, KPK, belum menyampaikan total nilainya.
OTT gubernur kedua
Penangkapan Abdul Wahid menjadikannya gubernur kedua yang terjaring OTT KPK dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, KPK sempat menjaring Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam OTT pada 23 November 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka sehari kemudian.
Dia kala itu menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu saat kepemimpinan KPK sebelumnya di bawah Nawawi Pomolango.
Sementara, selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, KPK total telah menangkap empat kepala daerah, dan satu di antaranya Pj wali kota. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah kala itu menjadi yang pertama sebagai kepala daerah yang OTT dan menjadi tersangka.
Tak sampai sebulan, KPK menangkap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam OTT pada 2 Desember 2024 terkait kasus penggunaan uang bendahara di daerah Pekanbaru untuk pengadaan barang dan jasa fiktif.
Ketiga, OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis pada 7 Agustus 2025 dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur. Terakhir atau keempat, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid.
Presiden Prabowo Subianto sempat mengingatkan para kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada 2024 untuk tidak mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi.
Prabowo mengaku telah menyampaikan itu langsung kepada para kepala daerah terpilih, termasuk dari internal partainya. Prabowo mengaku tak akan segan-segan untuk turun tangan langsung menindak mereka yang mengkhianati rakyat.
“Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang, selamat kau menang. Jadi pemimpin baik. Jangan korupsi. Itu saya sampaikan,” kata Prabowo dalam pidatonya di HUT Golkar, Kamis (12/12).
