Aceh Selatan — Hujan lebat yang mengguyur wilayah Aceh Selatan sejak Senin malam kembali memunculkan potret buruk tata kelola lingkungan di daerah itu. Jika masyarakat dataran rendah harus berjibaku dengan banjir, warga di kawasan pegunungan justru menghadapi ancaman lain yang tak kalah serius.
Di Gampong Panton Luas, Kecamatan Tapaktuan, derasnya air hujan menyeret tumpukan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke badan jalan dan mencemari aliran sungai yang menjadi sumber air masyarakat.
Sampah yang meluber akibat pengelolaan buruk TPS tersebut terseret arus hingga berserakan di sepanjang jalan utama desa. Selain menimbulkan aroma busuk, kondisi itu membuat badan jalan licin dan membahayakan pengendara yang melintas.
“Warga di sini tiap hari melewati jalan itu. Ketika hujan deras, sampah turun ke badan jalan, baunya menyengat dan sangat berbahaya, bisa sebabkan kecelakaan,” ujar warga setempat.
Dampak lain yang lebih mengkhawatirkan adalah sampah yang dibuang petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke TPS tersebut ikut terbawa air hujan langsung ke sungai. Air yang tercemar itu dialirkan ke hilir dan dikonsumsi sebagian warga Lhok Bengkuang dan sekitarnya. Kondisi ini membuat keresahan masyarakat semakin memuncak.
Pj Keuchik Panton Luas, Ismaidy, menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan TPS yang ia nilai sudah jauh melenceng dari fungsi seharusnya. Ia menilai TPS tersebut kini berubah menjadi TPA liar karena sampah yang dibawa petugas DLH tidak dimasukkan ke dalam kontainer, tetapi dibiarkan berserakan di area sekitar dan menumpuk hingga berhari-hari.
“TPS di Panton Luas ini sudah berubah fungsi seperti TPA. Sampah yang diangkut petugas DLH bukan dimasukkan ke kontainer, tapi dibiarkan meluber hingga ke jalan. Kondisi ini sudah kami sampaikan berulang, namun tidak ada penanganan serius. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegas Ismaidy, Selasa (25/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan komunikasi dengan Kepala DLH Aceh Selatan, namun hingga kini tidak ada langkah nyata untuk mengatasi masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu.
“Kami sudah intens berkoordinasi dengan Kadis DLH, tetapi sampai sekarang tidak ada solusi. Setiap hujan deras, masalah yang sama muncul lagi. Kami minta TPS ini ditutup saja atau dipindahkan. Jangan masyarakat kami yang menanggung akibat buruk dari kelalaian pengelolaan sampah,” ujarnya.
Ismaidy menambahkan, ancaman terbesar justru muncul saat musim hujan seperti sekarang. Tak hanya merusak lingkungan, sampah yang terseret air hingga ke sungai berpotensi mencemari sumber air bersih masyarakat.
“Bayangkan air genangan dari tumpukan sampah itu mengalir ke sungai, meresap ke tanah, lalu dikonsumsi warga Lhok Bengkuang dan sekitarnya. Ini bukan persoalan kenyamanan lagi, ini soal kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan, desakan masyarakat sudah jelas, TPS harus ditutup atau dipindahkan, karena keberadaan dan pengelolaannya justru menimbulkan dampak lebih besar dibanding manfaatnya.
“Kritikan tajam datang dari pemerhati lingkungan, Anhar Sawang. Ia menyampaikan beberapa hal yang sifat nya darurat sampah di Aceh selatan,semua muara sungai dipenuhi oleh sampah dan laut adalah tempat penampung sampah terbesar akibat tidak adanya TPA sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain selain membuang sampah kedalam sungai, ini terjadi hampir disetiap kecamatan yang ada di Aceh selatan. Akibat pengelolaan sampah yang tidak becus mengakibatkan berdampak buruk bagi lingkungan hidup, Aceh selatan darurat sampah dan ini harus dengan cepat diatasi agar Aceh selatan lebih bersih dan sehat,beber Aan.
Saatnya bupati harus mengambil tindakan dengan cepat agar pengelolaan sampah yang lebih produktif dan mengubah sampah menjadi ladang rupiah,apalagi bupati sudah lama tinggal di ibu kota dan pasti tau bagaimana sampah perkotaan dikelola dengan baik oleh orang-orang kreatif dan produktif,kalau begini terus menerus pemerintah Aceh selatan jadi rugi besar dengan mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk dinas dan memberikan insentif kepada mereka tapi yang dihasilkan malah tidak sebanding dengan pengeluaran daerah, kalau bisa posisi kadis DLHK kedepan sebaiknya dilelang saja agar kadis selanjutnya diberikan target sekaligus bupati memberikan tanggung jawab kepada kadis tersebut dan meminta berapa bulan atau tahun agar pengelolaan sampah di Aceh selatan lebih baik dan maju dari sebelum nya,” tutup Aan.
