Ohku, Penanganan Korban Pasca Bencana di Pijay Dinilai Sangat Lemah

MEUREUDU – Tidak ada peta lokasi darurat, tidak terdata posko pengungsian menandakan lemahnya dan amburadulnya koordinasi pemerintah kabupaten Pidie Jaya penyebab bertambahnya jatuhnya korban banjir bandang di Pidie Jaya.

Seperti kisah dari Relawan Verical Rescue Indonesia (VRI) Aceh setelah dua hari bergelut membantu korban banjir di kabupaten Pidie, tanpa banyak jeda, tim yang beranggotakan 12 orang itu langsung bergerak menyusuri kawasan Pidie jaya.

Pagi yang sibuk itu berubah menjadi malam yang lebih panjang ketika tim berpindah tugas ke Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua di Pidie Jaya. Di daerah tersebut tantangan justru lebih terasa. Tidak ada posko koordinasi yang dikelola pemerintah daerah, membuat tim relawan pencarian harus mengandalkan laporan sporadis dari warga dan relawan setempat.

Pagi demi pagi, kata dia, menjadi momen krusial untuk mengatur langkah evakuasi. Namun tanpa jalur koordinasi yang jelas, efisiensi penanganan bencana menjadi sangat sulit dicapai.

Koordinasi itu kunci. “Jika pagi hari saja kita tidak tahu ke mana harus bergerak, berarti daerah tersebut belum siap menghadapi bencana,” kata Fitriani Koordinator VRI Aceh, Sabtu (29/11).

“Di Pidie koordinasinya lancar. Begitu pagi datang, kami sudah tahu harus bergerak ke mana. Tetapi di Pidie Jaya, situasinya berbeda. Tidak ada posko, tidak ada peta lokasi darurat. Kami seperti ‘buta map’ terus mencari dan membatu korban banjir,” kata Fitriani.

Seharusnya, Pemkab Pidie jaya melalui BPBD nya harus benar-benar siap, minimal menditeksi lokasi banjir, semua armada dikerahkan dalam menangani bencana Alam, bukan malah sulit dihubungi dan terkesan apatis.

Zian Musataqin menyayangkan sikap Pemerintah daerah Pidie jaya yang sibuk menerima pejabat tamu dari luar daerah bukan menghiraukan warganya yang sedang berjibaku dalam lumpur Banjir bandang yang melanda hampir diseluruh kabupaten Pidie jaya.

“Pemkab Pidie Jaya seperti tidak ada kemanusiaan, acuh dan abai terhadap warganya yang sedang musibah, atau memang para pejabat yang menduduki kursi empuk itu tidak punya kualitas kinerjanya atau tidak tau apa yang harus dikerjakan ketika bencana melanda, atau pimpinan daerah yang tidak mampu berkoordinasi dengan baik untuk mambantu masyarakatnya yang lagi musibah,” kata Zian Mustaqim.[Mul]