Meulaboh – Pasca darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah, aktivitas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini memicu beredarnya berbagai informasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, terutama terkait ketersediaan pasokan serta munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU dan pangkalan LPG.
Menindaklanjuti situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah cepat dengan melakukan pengawasan terpadu. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait, di antaranya Disperindagkop, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan WH, Diskominsa, serta unsur TNI dan Polri. Tim gabungan yang dipimpin Dishub tersebut menyisir sejumlah pangkalan LPG dan SPBU guna melakukan penertiban sekaligus memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan.
Kadis Perhubungan Aceh Barat, Dodi Bima Saputra mengatakan, Pengawasan dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan penjualan LPG yang tidak tepat sasaran serta antrean panjang saat pembelian BBM di beberapa SPBU. Dodi menegaskan, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan, mencegah penimbunan, serta memastikan masyarakat mendapatkan haknya secara adil.
Salah seorang warga yang ditemui saat mengantre pembelian LPG di Gampong Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo mengaku pelayanan di pangkalan yang didatanginya masih berjalan sesuai aturan. “Alhamdulillah kami masih mendapatkan gas. Informasi yang beredar katanya di sini ada penjualan LPG ke luar desa, tapi itu tidak benar. Kami bisa membeli di sini sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar. Pemkab juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara berkala demi menjamin ketersediaan BBM dan LPG bagi seluruh masyarakat.
