Jakarta – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk menangani pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun, kunci keberhasilan pemulihan tersebut sangat bergantung pada kesiapan data kerusakan dan korban yang disiapkan pemerintah daerah.
Menurut Safaruddin, dua fase krusial dalam penanganan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan berjalan optimal tanpa data yang akurat dan terverifikasi.
Rehabilitasi berfokus pada pemulihan fungsi dasar layanan publik serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, sementara rekonstruksi bertujuan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak, bahkan dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
“Dampak banjir memang besar, tetapi dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, negara sangat mampu melakukan pemulihan. Yang harus segera dilakukan pemerintah daerah adalah menyiapkan data korban, fasilitas umum yang rusak, serta harta benda masyarakat terdampak agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Safaruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Ia menilai pemerintah pusat telah bergerak cepat dalam upaya pemulihan. Di Aceh, sejumlah fasilitas vital seperti jalan dan jembatan telah diperbaiki meski masih bersifat darurat, sehingga kembali bisa digunakan untuk distribusi logistik.
Selain itu, kata Safar, transportasi udara juga telah dikerahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.
Namun demikian, Safar menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan jauh lebih maksimal apabila pemerintah daerah aktif berkomunikasi dan menyinkronkan data lapangan dengan pemerintah pusat.
“Upaya pemulihan sudah terlihat nyata. Infrastruktur vital mulai difungsikan kembali dan akses logistik terus dibuka. Tinggal bagaimana pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan data korban dan kerusakan agar proses rehab-rekon benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, YARA mendorong pemerintah pusat untuk membentuk badan ad hoc khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi, serupa dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Pascatsunami Aceh 2004 silam.
Menurut Safar, model BRR terbukti mampu menangani kerusakan secara terukur, terkoordinasi, dan efektif.
“Kami mendorong pembentukan badan ad hoc seperti BRR. Apalagi Presiden Prabowo telah beberapa kali turun langsung ke Aceh, ini menunjukkan komitmen serius negara. Dengan sumber daya yang ada dan kepemimpinan yang kuat, kami yakin negara mampu memulihkan kondisi pascabencana ini,” tegas Safaruddin.
YARA juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, relawan, dan lembaga yang telah bergerak cepat membantu korban banjir di masa-masa genting.
Safar melanjutkan, solidaritas ini mencerminkan nilai gotong royong dan semangat Pancasila yang masih hidup kuat di tengah masyarakat Indonesia.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu tanpa pamrih. Solidaritas kemanusiaan ini adalah wajah sejati bangsa Indonesia. Di saat yang sama, masyarakat juga harus tetap aktif melakukan pengawasan, memberi kritik, dan masukan kepada pemerintah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya Safaruddin.
