Pidie– Kekecewaan mendalam menyelimuti kalangan anak-anak korban Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998 dan korban konflik Aceh 1999- , aktivis HAM sekaligus pendamping anak korban Pelanggaran HAM Berat (PHB) Aceh, menyatakan ketidakpuasan yang tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat dalam menangani berbagai persoalan krusial di Aceh saat ini.
Gagalnya Penetapan Status Bencana Nasional
Kekecewaan ini memuncak seiring penolakan Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional atas musibah banjir dan tanah longsor besar yang melanda Aceh pada Desember 2025. Meskipun korban jiwa telah mencapai lebih dari 400 orang dan puluhan ribu warga masih mengungsi, status tersebut urung diberikan.
Farhan, menilai sikap pusat sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap penderitaan rakyat Aceh, baik yang sedang tertimpa bencana alam maupun mereka yang masih berjuang menagih pemulihan hak-hak pasca-konflik.
“Negara terkesan setengah hati dalam memulihkan hak kami sebagai anak korban pelanggaran HAM berat, dan kini kembali abai terhadap bencana besar yang menimpa Aceh,” tegas Farhan dalam.
Seruan Menuntut Keadilan ke Tingkat Internasional
Atas dasar ketidakadilan yang dirasakan, Farhan Syamsuddin dan elemen masyarakat sipil kini mulai menyuarakan langkah ekstrem. Kekecewaan yang menumpuk selama puluhan tahun terkait penyelesaian non-yudisial yang dianggap lamban mendorong munculnya ajakan bagi masyarakat Aceh untuk menuntut perhatian penuh dari dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Seruan ini merupakan bentuk protes keras terhadap Jakarta yang dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan di Aceh. Farhan mendesak agar PBB tidak hanya memantau proses pemulihan hak korban konflik, tetapi juga turun tangan langsung memberikan perlindungan kemanusiaan bagi Aceh yang saat ini berada dalam kondisi darurat.
Saat ini, Pemerintah Aceh sendiri telah memperpanjang status darurat hingga 25 Desember 2025, sementara desakan agar elemen internasional seperti UNDP dan UNICEF turun tangan semakin menguat sebagai respons atas kebuntuan komunikasi dengan pemerintah pusat.
