Banda Aceh – Gerak cepat ditunjukkan Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, yang menggelar Rapat Konsolidasi Perdana Rabu (28/1/2026) pascaditerbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Gelaran Rapat itu secara khusus membahas klaster infrastruktur yang terdiri dari jalan, jembatan permanen, jembatan bailey dan sungai (termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai/DAS, pengaman sungai, pengaman pantai dan sumur bor.
Rapat yang diselenggarakan di komplek Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, Perwakilan Pemerintah Aceh, Perwakilan DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda serta para Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometreologi.
“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” ujar Safrizal dalam keterangan persnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, dalam paparannya meyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera.
“Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula,” sambung Wida.
Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun oleh Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, dalam klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 2.303 ruas jalan yang terdiri dari jalan nasional sebanyak 67 titik, jalan provinsi 87 titik dan jalan kabupaten/kota 2.149 titik, sedangkan jembatan permanen sebanyak 1.091 unit yang terdiri dari jembatan nasional 34 titik, jembatan provinsi 98 titik dan jembatan kabupaten/kota sebanyak 959 titik.
Adapun untuk jembatan Bailey sebanyak 59 unit yang telah selesai terbangun sebanyak 18 unit, sedang dibangun 6 unit dan dalam tahap perencanaan sebanyak 35 unit. Sedangkan infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai dan 44 sumur bor.
“Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat,” imbuh Safrizal.
Sesuai Direktif Presiden dan Kasatgasnas PRR, dana perimbangan sudah dikembalikan kepada daerah masing-masing maka terdapat dukungan pembiayaan di tiap tingkat pemerintahan. Dalam konteks ini meskipun status tanggap darurat hanya beberapa kabupaten, namun karena Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat maka mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggarannya dapat menggunakan mekanisme kedaruratan.
“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan,” sambung Safrizal.
Dalam forum mengemuka apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur khususnya jembatan. Inisiatif dari pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non pemerintah termasuk sektor privat menjadi bagian penting dari upaya percepatan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
“Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor,” pungkas Safrizal.
