Banda Aceh – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), sektor transportasi dan konektivitas publik menjadi salah satu bidang yang mencatat dinamika signifikan. Pada periode awal pemerintahan ini, isu perhubungan tidak lagi semata terkait layanan rutin, tetapi juga menyentuh respons kebencanaan, mobilitas warga, serta penguatan simpul transportasi sebagai ruang publik.
Sepanjang tahun pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh dinilai memegang peran strategis, terutama saat Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Selain menjalankan fungsi teknis transportasi, Dishub Aceh terlibat dalam pengaturan arus mobilitas, koordinasi kelancaran jalur logistik, hingga menjaga aksesibilitas kawasan terdampak.
Dalam berbagai situasi darurat, Dishub Aceh melalui UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Ulee Lheue melakukan langkah-langkah penanganan untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian publik adalah pengoperasian armada transportasi laut sebagai moda alternatif bagi warga terdampak bencana, di antaranya KMP Aceh Hebat 2, KM Malahati, KN Antares, KN Purworejo, Kapal Cepat Express Bahari 2F, serta tambahan dua kapal roro, yakni KMP Wira Louisa dan KMP Wira Samaeri.
Kapal-kapal tersebut turut difungsikan untuk mengangkut mobil skidtank dan gas elpiji saat terjadi kelangkaan akibat terputusnya jalur darat.
Kepala UPTD Wilayah I Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Husaini, S.E., M.M.Tr., menegaskan bahwa layanan tersebut difokuskan untuk membantu masyarakat.
“Seluruh tiket pelayaran tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat mendaftar melalui pelabuhan setempat atau menghubungi kontak pelayanan KM Malahati,” ujarnya.
Pada periode operasionalnya, kapal perintis tersebut melayani sejumlah rute strategis, antara lain Calang, Ulee Lheue, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, hingga Belawan. Jalur-jalur ini menjadi alternatif penting ketika sebagian akses darat mengalami gangguan akibat banjir maupun longsor. Dalam pelaksanaannya, distribusi logistik mencapai ratusan ton, disertai evakuasi penumpang dan pengangkutan kendaraan roda dua.
Transportasi laut, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung konektivitas Aceh, kembali menunjukkan peran vital dalam menjaga mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok di tengah situasi darurat. Pihak pelabuhan mengingatkan bahwa jadwal pelayaran dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan kondisi cuaca dan kebutuhan operasional tanggap darurat.
Di luar konteks kebencanaan, geliat sektor perhubungan juga terlihat dari penguatan fasilitas di simpul transportasi. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, misalnya, kini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang transportasi, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik yang semakin representatif.
Kehadiran fasilitas baru seperti Indomaret Point menjadi bagian dari modernisasi layanan di kawasan pelabuhan. Fasilitas ini diharapkan memberikan kemudahan bagi penumpang dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat citra pelabuhan sebagai pusat layanan publik.
Pelabuhan Ulee Lheue juga beberapa kali menjadi etalase budaya Aceh dalam berbagai agenda penyambutan tamu mancanegara. Pertunjukan seni tradisional seperti Rapai Geleng dan Ratoh Jaroe mewarnai sejumlah kegiatan resmi, termasuk kunjungan rombongan dari Malaysia dan delegasi internasional.
Selain itu, kawasan pelabuhan turut berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbagai aktivitas publik digelar di lokasi ini, mulai dari perayaan HUT RI, perlombaan rakyat, aksi sosial donor darah, hingga layanan gratis bagi masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan pergeseran fungsi pelabuhan dari sekadar infrastruktur transportasi menjadi ruang interaksi warga.
Pada sisi lain, Dishub Aceh juga mencatat capaian di bidang inovasi pelayanan publik. Dalam ajang Anugerah Inovasi Aceh 2025, Dishub Aceh meraih tiga penghargaan tingkat provinsi.
Hingga kini, Dishub Aceh tercatat memiliki sembilan inovasi, yakni Aplikasi Trans Koetaradja, Vessel, Infokeu, E-Survey, Donorhub, Simpel Link, Sikotakbiru, Serupa, dan Trans Campus. Capaian ini menempatkan Dishub Aceh sebagai salah satu perangkat daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di lingkungan Pemerintah Aceh.
Menurut Teuku Faisal, inovasi telah menjadi bagian dari budaya kerja institusi.
“Kami mendorong agar inovasi menjadi budaya di lingkungan ASN Dishub Aceh. Dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana, namun sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Semangat tersebut tercermin dalam pengembangan layanan Trans Koetaradja melalui kampanye “Trans Koetaradja untuk Semua”. Pendekatan ini menegaskan komitmen terhadap layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Mualem – Dek Fadh, masyarakat Aceh menaruh harapan pada keberlanjutan penguatan konektivitas dan kualitas layanan transportasi. Tantangan geografis Aceh yang kompleks serta tingginya risiko kebencanaan menuntut sistem transportasi yang tangguh dan adaptif.
Transportasi yang andal dan responsif terhadap kondisi darurat dinilai akan tetap menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta pelayanan publik di Aceh.
Di berbagai kesempatan, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, S.I.P., M.I.P., mengingatkan seluruh SKPA untuk bekerja selaras dengan visi dan misi Gubernur Aceh serta RPJMA 2024–2029, sekaligus memacu kinerja demi terwujudnya Aceh yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera. []
