LHOKSEUMAWE — Bantuan uang daging meugang sebesar Rp19,55 miliar dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjadi perhatian publik. Dana tersebut disebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dialokasikan bagi masyarakat terdampak banjir menjelang Ramadan.
Petunjuk teknis yang beredar menyebutkan skema penyaluran dilakukan dalam bentuk daging, bukan uang tunai. Setiap gampong disebut memperoleh satu ekor lembu, berbasis data kepala keluarga terdampak.
Namun, perhitungan anggaran memunculkan pertanyaan. Informasi yang dihimpun menyebutkan setiap desa menerima sekitar Rp17 juta. Jika dikalikan 852 desa, totalnya sekitar Rp14,48 miliar.
Sementara dana dari pusat mencapai Rp19,55 miliar. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp5,06 miliar yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci kepada publik.
Belum ada keterangan resmi apakah selisih tersebut dialokasikan untuk desa dengan dampak banjir paling parah, biaya distribusi dan pemotongan hewan, transportasi, atau komponen lain dalam struktur anggaran.
Pemerhati sosial, Muadi Buloh, menilai transparansi menjadi prasyarat utama agar kebijakan tidak menyisakan kecurigaan.
“Rp19,55 miliar adalah angka besar. Publik berhak tahu bagaimana mekanisme pembagiannya, berapa jumlah penerima manfaat, dan bagaimana rincian penggunaannya. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab.”
Menurutnya, selisih Rp5 miliar bukan angka yang bisa diabaikan.
“Selisih sekitar Rp5 miliar bukan angka kecil. Jika ada alokasi tambahan untuk distribusi atau desa terdampak paling parah, jelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya.”
Ia menegaskan, pertanyaan publik bukanlah tudingan.
“Transparansi bukan untuk mencari kesalahan. Transparansi adalah cara memastikan kebijakan berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Muadi juga menyarankan agar pemerintah daerah membuka detail distribusi jika memang terdapat perbedaan alokasi antarwilayah.
“Jika memang ada desa yang menerima alokasi lebih besar karena jumlah penduduk, luas wilayah, atau tingkat dampak banjir, umumkan saja nama desa dan besaran dananya. Dengan begitu, para geuchik tidak menjadi sasaran kecurigaan warga.”
Hingga berita ini diturunkan, belum tersedia laporan resmi yang dapat diakses publik mengenai rincian distribusi dan realisasi anggaran bantuan tersebut.
Di tengah persiapan Ramadan, warga menanti bukan hanya daging meugang, tetapi juga kejelasan angka. Dalam kebijakan publik, yang dipertaruhkan bukan semata anggaran melainkan kepercayaan.
