Banda Aceh – Mogok dokter dan krisis obat hingga berdampak pada terhentinya pelayanan di RSUD Aceh Besar dinilai persoalan yang serius. Pihak eksekutif, terutama bupati, diminta turun tangan langsung untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Ini persoalan yang serius, bupati harus segera turun tangan. Jangan biarkan kasus ini terus berlarut,” ujar Ketua Fraksi NasDem, Golkar, PPP dan PBB di DPRK Aceh Besar, Zulfikar SH, M.Kn, kepada para wartawan, Senin 20 April 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Zoel ini, kasus yang terjadi di RSUD Aceh Besar tidak akan membesar jika Pemkab sigap dalam mendeteksi masalah dari awal.
“Konon lagi ini bukan kasus pertama di sana,” ujar dia.
“Kita tidak menyalahkan dokter. Mau bagaimana lagi? Ini seperti tentara disuruh berperang tanpa senjata,” kata Zulfikar.
Kasus di RSUD Aceh Besar, kata dia, adalah tamparan keras bagi Pemkab Aceh Besar, terutama terkait pelayanan dasar kesehatan warga.
“Sekelas RSUD kabupaten bisa seperti ini, ini memalukan. Ini harus segera ditanggapi dengan serius dan tak boleh berlangsung lama,” ujarnya.
Sebelumnya seperti dikutip dari antara, sebanyak 13 Poliklinik RSUD Aceh Besar dilaporkan tutup total pada Senin (20/4) menyusul mogok massal dokter spesialis dan tenaga kesehatan akibat kosongnya persediaan obat-obatan.
“Penutupan layanan salah satunya disebabkan kosongnya persediaan obat-obatan di rumah sakit, yang dinilai telah mengganggu proses pelayanan medis secara signifikan,” kata salah seorang perwakilan dokter spesialis, dr. Irfan, Sp.P di Aceh Besar, Senin.
Ia menjelaskan akibat aksi tersebut 13 poliklinik ditutup dan ratusan pasien tidak mendapatkan pelayanan.
Ia menjelaskan mogok massal yang dilakukan oleh seluruh tenaga medis, termasuk dokter spesialis tersebut dipicu beberapa faktor seperti belum dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak bulan Januari tahun 2025 sampai sekarang, jasa medis sejak November 2025 yang mengalami keterlambatan pencairan.
Kemudian jumlah kunjungan pasien semakin menurun berimbas kepada klaim rumah sakit.
Dalam kesempatan itu para tenaga medis menyampaikan tuntutan, yakni tidak memberikan pelayanan rawat jalan hingga waktu yang tidak ditentukan sampai semua permintaan dipenuhi.
Mereka meminta audiensi dengan pihak Pemerintah Daerah dan DPRK untuk membahas pengadaan obat-obatan yang saat ini mengalami kekosongan, percepatan status aktif BLUD, penyelesaian masalah TPP, dan pencairan jasa medis.
Ia menambahkan kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga aksi mogok massal dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan persoalan yang terjadi seperti kekosongan persediaan obat-obatan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan.
Lebih lanjut, ia menduga bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan lambatnya realisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak 2024 dan hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, khusus layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi seperti biasa, karena layanan tersebut bersifat pelayanan darurat dan menyangkut keselamatan nyawa pasien, sehingga tidak dapat dihentikan dalam kondisi apa pun.
