IDI – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menghadiri kegiatan Sosialisasi Teknis Pelaporan Kinerja Bupati terkait Proses Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PROSN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kamis (18/6/2026).
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh para kepala OPD, pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dapat memperoleh bimbingan, arahan, serta petunjuk teknis terkait penyusunan laporan kinerja daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami memohon kepada Bapak narasumber agar dapat memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka penyusunan laporan kinerja yang berkesesuaian dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Al-Farlaky.
Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini menghadapi tantangan baru pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah dan berdampak cukup besar terhadap arah pembangunan daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan dalam dokumen pembangunan daerah.
“Perlu diketahui bahwa kami merupakan salah satu daerah yang terdampak banjir cukup parah. Karena itu, tentu akan ada penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini perlu menjadi bahan diskusi bersama, termasuk bagaimana langkah yang harus dilakukan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun,” kata Bupati.
Ia juga meminta masukan dari narasumber serta perangkat daerah, khususnya Bappeda, terkait langkah-langkah yang perlu ditempuh apabila terjadi pergeseran prioritas pembangunan akibat kondisi darurat dan kebutuhan penanganan pascabencana.
Selain itu, Bupati menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius dalam menyusun dan menyampaikan laporan berkala kinerja pemerintahan.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian pembangunan daerah.
“Laporan berkala ini wajib disusun oleh seluruh OPD. Program dan kegiatan yang dijalankan harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta terintegrasi dengan program prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan berjalan terpadu,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa laporan kinerja harus mampu mencerminkan capaian indikator makro pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh OPD bergerak cepat menyesuaikan program kerja, memenuhi target yang telah ditetapkan, serta melaporkan progres pelaksanaannya secara berkala.
“Kami meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada kami untuk didiskusikan lebih lanjut sehingga dapat ditentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan,” pungkas Al-Farlaky.
