CALANG – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.AP., menghadiri Diskusi Publik Silaturahmi Ulama dan Umara serta Tokoh Masyarakat se-Aceh yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Wahidul Qahhar, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Merajut Kembali Semangat Pembangunan Fisik dan Mental untuk Aceh Masa Depan” itu turut menghadirkan unsur pemerintah, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Dalam forum tersebut, Safwandi dipercaya menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan pandangannya terkait arah pembangunan Aceh ke depan.
Di hadapan Anggota DPR RI asal Aceh, Irmawan, para ulama, tokoh masyarakat, dan peserta yang hadir, Safwandi menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Aceh. Menurutnya, mobilitas masyarakat yang terus meningkat menuntut tersedianya infrastruktur jalan yang lebih representatif guna mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Ia mengusulkan pembangunan jalan dua jalur di wilayah Aceh Jaya sebagai salah satu upaya memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.
“Paling tidak, ketika orang melintas mereka tahu bahwa sudah sampai di Aceh Jaya. Sampai hari ini masih banyak masyarakat luar yang belum mengetahui letak Kabupaten Aceh Jaya. Saya hanya meminta dua kilometer saja sebagai penanda dan wajah daerah,” ujar Safwandi.
Dalam kesempatan itu, Safwandi juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah. Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan daerah melalui alokasi anggaran yang proporsional.
“Kalau berbicara efisiensi, semua daerah juga merasakan efisiensi. Namun di sisi lain pemerintah pusat masih dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas nasional. Sementara anggaran yang mengalir ke kabupaten relatif terbatas. Karena itu, kami berharap aspirasi daerah juga mendapat perhatian yang sama,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan nuansa santai yang mengundang tawa peserta ketika ia menyebut adanya jalur aspirasi melalui DPR Kabupaten, DPRA, hingga “DPR Jawa”, istilah yang ia gunakan secara bercanda untuk menyebut anggota DPR RI asal Aceh yang bertugas di Jakarta.
Meski menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, Safwandi mengingatkan bahwa kemajuan fisik tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan pembangunan moral dan spiritual generasi muda.
Menurutnya, pembangunan dayah dan pesantren harus tetap menjadi prioritas karena berperan besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak-anak Aceh.
“Jangan sampai kita terlalu terbuai dengan pembangunan fisik, sementara pembangunan akhlak tidak kita bangun. Pembangunan dayah harus menjadi perhatian bersama. Fisik boleh bagus, tetapi kalau akhlak hilang maka kehidupan tidak akan berjalan seimbang,” ujarnya.
Safwandi menilai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin besar, terutama bagi mereka yang melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar daerah dan jauh dari pengawasan orang tua.
“Kita jangan terus tidur dan tertawa di kampung sementara anak-anak kita semakin terkuras akhlaknya. Apalagi mereka yang merantau untuk kuliah atau bekerja jauh dari orang tua. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah, ulama, hingga lembaga pendidikan untuk bersama-sama menjaga dan membentuk karakter generasi muda sejak dini.
Safwandi bahkan mendorong agar anak-anak Aceh mendapatkan bekal pendidikan keagamaan yang memadai sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Kita harus sama-sama menjaga dan membentuk akhlak anak-anak kita agar kita tenang saat mereka kuliah atau bekerja di kota lain. Minimal mereka pernah mendapatkan pendidikan di dayah atau pesantren selama tiga hingga enam tahun sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi,” tuturnya.
Di akhir pemaparannya, Safwandi menegaskan komitmennya bersama para kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperjuangkan kemajuan Aceh melalui pembangunan yang berimbang antara aspek fisik dan pembangunan sumber daya manusia.
“Kami bersama para pejabat dan pemimpin daerah lainnya akan terus berjuang. Aceh membutuhkan pembangunan yang maju secara fisik, tetapi juga kuat dari sisi moral, agama, dan karakter masyarakatnya,” pungkasnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Wahidul Qahhar, Abu Yusri Wali, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Aceh Jaya dalam forum silaturahmi ulama dan umara yang dinilainya sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam membangun komunikasi dengan para ulama.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Aceh Jaya di pesantren ini. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan pengabdian beliau untuk masyarakat dan daerah,” ujar Abu Yusri Wali.
Menurut Abu Yusri, materi yang disampaikan Safwandi tidak hanya membahas pembangunan daerah, tetapi juga menyentuh persoalan identitas Aceh Jaya dan pembinaan generasi muda yang saat ini menjadi tantangan bersama.
Ia mengaku tertarik dengan penyampaian Safwandi ketika menyinggung belum adanya penanda yang kuat sebagai identitas Kabupaten Aceh Jaya bagi masyarakat yang melintas di jalur pantai barat selatan Aceh.
“Tadi materi Pak Bupati Aceh Jaya sangat menarik. Saat beliau menyebut istilah ‘DPR Jawa’ untuk menggambarkan wakil rakyat Aceh yang bertugas di Jakarta, suasana menjadi cair namun pesannya tetap sampai. Begitu juga ketika beliau mengangkat persoalan belum adanya tanda atau wajah Kota Calang yang benar-benar menunjukkan identitas Aceh Jaya. Itu deuh meuagam, sangat jantan dan berani disampaikan secara terbuka,” kata Abu Yusri.
Abu Yusri menambahkan, keberanian menyuarakan aspirasi pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat pendidikan agama dan pembentukan akhlak generasi muda sebagaimana yang ditekankan oleh Bupati Aceh Jaya dalam forum tersebut.
Menurutnya, sinergi ulama dan umara menjadi kunci dalam membangun Aceh yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai keislaman dan moral masyarakat.
Diskusi publik tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi ruang bertukar gagasan antara ulama, umara, serta tokoh masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Aceh yang maju, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.
