MEUREUDU – Laporan masyarakat yang mengungkap masih adanya penghuni Hunian Sementara (Huntara) yang belum menerima bantuan memicu respons cepat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Pidie Jaya menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang sebelum menyalurkan bantuan susulan kepada warga yang berhak.
Langkah ini menjadi upaya pemerintah memastikan tidak ada warga terdampak bencana yang luput dari pelayanan sosial akibat persoalan pendataan maupun distribusi bantuan.
Berdasarkan hasil pendataan ulang, Dinas Sosial kembali menyalurkan bantuan kepada penghuni Huntara di sejumlah titik, yakni Huntara Lhok Sandeng sebanyak 18 unit rumah, Huntara Lhok Puuk Kecamatan Panteraja sebanyak 40 kepala keluarga, Huntara Buangan sebanyak 5 kepala keluarga, serta Huntara Meunasah Jurong sebanyak 6 kepala keluarga.
Munculnya laporan warga yang belum menerima bantuan menjadi catatan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah menilai setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius agar bantuan benar-benar menjangkau seluruh penerima yang memenuhi ketentuan.
Bupati Pidie Jaya menegaskan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tidak boleh berhenti hanya karena persoalan administrasi. Karena itu, evaluasi data dan penyaluran ulang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Dalam pesannya kepada warga Huntara, Bupati mengajak masyarakat tetap tegar menghadapi masa pemulihan.
“Sampaikan salam saya kepada seluruh warga di Huntara. Tetap semangat, bersabar, dan terus berdoa kepada Allah SWT. Mohon doakan kami agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk terus menjalankan amanah sebagai Bupati Pidie Jaya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya memastikan setiap laporan yang masuk akan terus diverifikasi dan ditindaklanjuti. Pendataan akan diperbarui secara berkala guna meminimalkan potensi warga yang terlewat dalam penyaluran bantuan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan program bantuan berjalan tepat sasaran.
Pemerintah Daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki akurasi data dan menjamin tidak ada lagi penghuni Huntara yang tertinggal dari pelayanan sosial.[Mul]
