MEUREUDU — Pidie Jaya menggelontorkan anggaran sekitar Rp827 miliar untuk recovery dan normalisasi sungai pascabanjir besar November 2025. namun, pertanyaan mendasarnya kini: apakah proyek raksasa ini benar-benar mengurangi risiko banjir, atau sekadar memperbaiki kerusakan setelah bencana?
Sekitar Rp110 miliar dialokasikan untuk pemulihan permukiman, mulai drainase, jalan, pembersihan lumpur hingga penataan kawasan terdampak.
Sementara sekitar Rp717 miliar disiapkan Kementerian PUPR untuk normalisasi Krueng Meureudu dan sejumlah sungai lainnya.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi saat meninjau pembangunan drainase di Gampong Pante Beureune, mengingatkan pekerjaan tidak boleh sekadar mengejar progres fisik.
“Pembangunan saluran harus memperhatikan elevasi antara kedalaman saluran dan ketinggian jalan. Konektivitas antara satu saluran dengan saluran lainnya juga harus baik, sehingga tidak ada air yang tergenang,” katanya. Senin (1/9)
Peringatan itu menjadi penting. Sebab, drainase tanpa konektivitas hanya berpotensi memindahkan genangan, sementara normalisasi sungai tanpa pembenahan sistem dari hulu hingga muara belum tentu menyelesaikan persoalan banjir.
Program pembersihan lumpur melalui cash for work juga membantu warga sekaligus mempercepat pemulihan. Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: setelah rumah dibersihkan dan sungai dinormalisasi, apakah warga benar-benar lebih aman?
Dengan nilai proyek mencapai ratusan miliar, publik layak menuntut ukuran keberhasilan yang jelas: berapa kilometer sungai dinormalisasi, berapa kapasitas aliran bertambah, titik rawan apa yang ditangani, dan seberapa besar risiko banjir diproyeksikan turun.
Rp827 miliar bukan angka kecil, Oleh karena itu, hasil akhirnya tidak boleh hanya berupa proyek yang selesai, tetapi Pidie Jaya yang lebih tahan terhadap banjir.
Sebab recovery yang hanya memperbaiki kerusakan tanpa menghilangkan kerentanan bukanlah solusi, itu hanya menunggu bencana berikutnya.[Mul]
