MEUREUDU — Perdamaian Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri ternyata belum mengakhiri bara di tubuh pemerintahan. Hasan kini mengungkap klaim mengejutkan: dirinya tetap tidak dilibatkan dalam pembahasan APBK 2026 maupun perubahan APBK-P, meski menyandang posisi Wakil Bupati.
“Cuma janji palsu yang kita dapat. Tidak dilibatkan dalam perumusan anggaran APBK tahun 2026 oleh Bupati,” kata Hasan. Jum’at 25 September 2026.
Pengakuan itu mencuat ketika pengelolaan keuangan daerah justru tengah menjadi sorotan. Hingga 23 September 2026, PAD Pidie Jaya baru terealisasi Rp78,39 miliar atau 53,13 persen dari target Rp147,55 miliar. Masih ada Rp69,16 miliar yang harus dikejar.
Namun di tengah PAD yang masih jauh dari target, belanja daerah dalam perubahan APBK justru melonjak Rp89,82 miliar. Sementara pendapatan hanya bertambah Rp75,47 miliar, ada selisih sekitar Rp14,35 miliar antara kenaikan belanja dan pendapatan.
Postur pendapatan berubah dari Rp930,49 miliar menjadi sekitar Rp1,005 triliun. Belanja naik dari Rp931,39 miliar menjadi sekitar Rp1,021 triliun.
Di titik inilah pengakuan Hasan menjadi serius. Ia menyebut proses penyusunan APBK dan APBK-P berlangsung tanpa dirinya.
“Semua tidak dilibatkan, termasuk TKD Rp28 miliar dana banjir. Dan dalam penyusunan APBK dan APBK-P tidak diajak duduk bersama membahas bersama TAPK. Semua itu dilakukan oleh Bupati dengan Sekda,” ujar Hasan.
Bukan hanya itu. Hasan juga mempertanyakan masuknya SiLPA sekitar Rp16,35 miliar dalam pembiayaan APBK-P 2026.
Jika benar Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan anggaran, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana ruang koordinasi Wakil Bupati dalam pemerintahan dan siapa yang sebenarnya memegang kendali proses penyusunan anggaran Daerah?
Hasan Basri bahkan menyebut perdamaian yang sebelumnya diupayakan melalui mediasi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh pada April 2026 belum menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkannya.
“Jika ini terus dibiarkan, tanpa kebersamaan dan musyawarah maka pembangunan Pidie Jaya jauh panggang dari api,” ujarnya
Hasan mengaku Pembagunan daerah tidak akan optimal dan pesimis terwujud tanpa kebersamaan seluruh stakeholder “Mungkin ini sudah takdir saya,” kata Hasan
Polemik tersebut tidak lagi sebatas hubungan dua pucuk pimpinan daerah. Anggaran yang dipersoalkan menyangkut uang publik lebih dari Rp1 triliun, sementara pemerintah daerah masih dibebani target PAD puluhan miliar rupiah hingga akhir tahun.
Oleh karena itu, klaim Hasan membutuhkan jawaban terbuka dari Bupati Sibral Malasyi: benarkah Wakil Bupati tidak dilibatkan? Siapa yang membahas APBK dan APBK-P bersama TAPK? Apa dasar kenaikan belanja Rp89,82 miliar? Dan bagaimana keputusan strategis anggaran diambil?
Kini persoalannya bukan sekadar “damai atau tidak damai”. Publik menunggu pembuktian: apakah perdamaian April lalu benar-benar masuk ke ruang pemerintahan, atau berhenti sebatas kesepakatan politik tanpa perubahan dalam pengambilan kebijakan anggaran?
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Bupati Sibral Malasyi terkait pernyataan Hasan Basri.[Mul]
